Lubuk Pakam | Tubinnews.com – Tarik ulur pembahasan Kebijakan Umum Anggaran(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Deli Serdang tahun 2025, masih terus terjadi.
Dokumen KUA-PPAS P-APBD Deli Serdang tahun 2025 yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, dikembalikan DPRD Deli Serdang sesuai Surat Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang No.900.1.3/2583 tanggal 23 Juni 2025.
Terkait pengembalian dokumen tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Deli Serdang, Dr Ir Remus Hasiholan Pardede MSi, Rabu (25/6/2025), menjelaskan perbedaan pagu organisasi perangkat daerah (OPD) saat PPAS murni ditandatangani dengan pagu OPD Peraturan Daerah (Perda) murni tahun anggaran (TA) 2025 tersebut merupakan tindak lanjut penyesuaian/penyempurnaan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/643/KPTS/2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Deli Serdang tentang APBD Kabupaten Deli Serdang TA 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Deli Serdang TA 2025.
Hal tersebut telah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deli Serdang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Deli Serdang dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Pimpinan DPRD Deli Serdang No.18 Tahun 2024 tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Ranperda Kabupaten Deli Serdang tentang APBD Deli Serdang TA 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Penjabaran APBD Deli Serdang TA 2025.
“Terkait dengan hal itu, perbedaan pagu OPD sudah tidak tepat lagi untuk dibahas, karena persoalan itu bisa dibahas bersama antara pihak eksekutif dan legislatif,” kata Kepala Bappedalitbang.
Lebih lanjut dijelaskan Kepala Bappedalitbang, mengingat adanya aturan waktu yang ditentukan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan perubahan APBD TA 2025, dalam point 4 (empat) huruf e menyatakan, pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS antara kepala daerah bersama DPRD guna memperoleh kesepakatan bersama, dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juni tahun 2025 untuk kabupaten/kota.
“Menurut kami, ketentuan tersebut sudah terlewati karena berdasarkan rapat paripurna terakhir DPRD, tanggal 23 Juni 2025 dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) terakhir tanggal 20 Juni 2025, pimpinan DPRD tidak memasukkan jadwal pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam rapat Bamus,” jelas Kepala Bappedalitbang.
