LUBUK PAKAM,TUBINNEWS.COM | Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi bagi pejabat eselon IV atau fungsional. Langkah ini diambil sebagai bagian dari efisiensi anggaran dan reformasi tata kelola aset daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat inspeksi 99 kendaraan dinas roda empat di Alun-Alun Pemkab Deli Serdang, Jumat (7/3/2025). Didampingi Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS, Bupati menegaskan kendaraan dinas yang digunakan di luar operasional kantor akan ditarik.
BeritaTerkait
“Tidak ada lagi kendaraan dinas yang dibawa pulang oleh pejabat eselon IV atau fungsional. Kendaraan tetap tersedia, tetapi harus standby di kantor,” tegasnya.
Keputusan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk efisiensi anggaran. Selain kendaraan eselon IV, evaluasi juga akan dilakukan terhadap mobil dinas eselon III.
Inspeksi ini turut dihadiri Sekda Deli Serdang, H Timur Tumanggor SSos MAP, serta para asisten, staf ahli, dan pimpinan OPD terkait.(Foto,ist)
“Sesuai aturan, kendaraan dinas hanya diperbolehkan untuk eselon II. Jadi, kita harus mengikuti aturan sekaligus mengefisiensi anggaran,” ujar Bupati.
Hasil dari kebijakan ini sudah mulai terlihat. Pemkab Deli Serdang berhasil menghemat anggaran hingga Rp3,2 miliar per tahun, yang nantinya akan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.
Bupati juga mengungkapkan rencana pelelangan kendaraan dinas yang sudah tua dan tidak layak pakai. Proses ini akan dilakukan melalui Bapenda dan Aset bekerja sama dengan KPK.
“Mobil-mobil yang sudah tidak layak akan dilelang agar tidak menjadi beban daerah,” tambahnya.
Sebagai solusi bagi ASN Pemkab Deli Serdang yang berdomisili di Medan, pemerintah daerah berencana menyediakan bus listrik dari Terminal Amplas ke Kantor Bupati Deli Serdang.
Inspeksi ini turut dihadiri Sekda Deli Serdang, H Timur Tumanggor SSos MAP, serta para asisten, staf ahli, dan pimpinan OPD terkait.
Keputusan tegas ini diharapkan bisa meningkatkan efektivitas penggunaan kendaraan dinas dan mengarahkan anggaran daerah untuk hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.(Red)
