Nias Selatan, Tubinnews.com | Proyek penanganan longsor di ruas jalan Kecamatan Lolowau-Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 Sumatera Utara menjadi pusat perhatian publik, Rabu 5 Februari 2025.
Proyek dengan anggaran fantastis Rp 10,2 miliar dari APBN 2024 ini diduga mengalami mark up, lantaran volume pekerjaan yang terlihat di lapangan tidak sebanding dengan dana yang digelontorkan.
Indikasi penyimpangan semakin kuat setelah ditemukan papan proyek yang tidak dipajang sebagaimana mestinya. Saat awak media melakukan pemantauan pada Sabtu (11/1/2025) pukul 15.30 WIB, papan informasi proyek tampak tergeletak di tanah, tersembunyi di antara alat dan bahan proyek.
Kejanggalan ini menimbulkan dugaan bahwa informasi proyek sengaja disembunyikan dari publik.
Tidak hanya itu, proyek ini juga diduga minim pengawasan. Saat para pekerja terlihat sibuk mengerjakan proyek, konsultan pengawas yang seharusnya berada di lokasi tidak tampak di tempat.
Berdasarkan papan informasi yang ditemukan, proyek ini dikerjakan oleh CV. DIORI dengan Konsultan Pengawas PT. Daksinapati Karsa Konsultindo KSO PT. Eskapinda Matra.
Pekerjaan yang dimulai sejak Maret 2024 dengan durasi pelaksanaan 170 hari seharusnya sudah hampir rampung. Namun, hingga Senin (27/1/2025), proyek masih jauh dari selesai, memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas pelaksanaan serta pengawasan anggaran.
Ketua Aliansi Mahasiswa, Toyo, dengan tegas mengkritik proyek ini.
“Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Seolah proyek besar ini dikerjakan asal bapak senang, tanpa pengawasan dari dinas terkait,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kualitas pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Pekerjaan dengan biaya besar tapi tidak berkualitas hanya akan merugikan masyarakat. Kami menduga proyek ini tidak sesuai dengan RAB, dan kami minta untuk dibongkar!” tambahnya.
Media dan mahasiswa berkomitmen untuk terus mengawal proyek ini dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan guna mengusut tuntas dugaan penyimpangan serta memeriksa pihak yang bertanggung jawab.
Kasus ini menjadi bukti bahwa transparansi dan pengawasan dalam proyek infrastruktur sangat penting agar anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir pihak.(Red)
