Banda Aceh, Tubinnews.com – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Aceh menggelar diskusi publik dengan tema “Arah Baru Kepemimpinan Aceh: Peluang dan Tantangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Aceh”, yang berlangsung di Aula Dinas Sosial Aceh, pada Minggu, (19/1/2025).
Diskusi ini bertujuan untuk menggali pandangan berbagai pihak terkait arah perekonomian Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih mendatang.
Ketua Panitia, Muhammad Wudda Fauzan, dalam laporannya menekankan bahwa KAMMI sebagai organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan pemerintah. Ia juga menyampaikan bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Aceh, ekonomi daerah harus diperhatikan secara serius.
“Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus seharusnya memiliki kebijakan yang dapat mensejahterakan masyarakatnya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KAMMI Wilayah Aceh, M. Syauqi Umardian, dalam sambutannya, mengungkapkan keprihatinannya terhadap fakta bahwa Aceh masih menjadi daerah termiskin di Sumatra. Ia juga menghubungkan kondisi perekonomian yang kurang menggembirakan di Aceh dengan berbagai masalah, seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang sering melibatkan masyarakat Aceh yang mencari pekerjaan ke luar daerah.
“Kami berharap acara ini dapat memberikan pandangan dan solusi dari para pemateri untuk memperbaiki kondisi perekonomian Aceh ke depannya,” ujar Syauqi.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah narasumber yang berkompeten, antara lain Sekretaris Komisi I DPRA, Arif Fadillah S. I.Kom., M.M, Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad S.Pd.I., M.Ag, dan Wakil Ketua Kadin Aceh, Munardi Nazwar S.T.
Arif Fadillah, dalam pemaparannya menekankan pentingnya penguatan regulasi, terutama dalam revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang dapat mendorong perkembangan perekonomian daerah.
“Aceh memiliki potensi luar biasa dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya migas. Namun, untuk memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan penguatan regulasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan anggota DPR RI,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Di sisi lain, Tuanku Muhammad menyampaikan bahwa visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang terpilih adalah untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
“Aceh memiliki potensi SDM yang besar, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja lokal dalam sektor industri. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian masyarakat Aceh,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas fasilitas kesehatan di Aceh, yang masih kurang memadai sehingga banyak masyarakat terpaksa berobat ke luar daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Munardi Nazwar menyampaikan bahwa Aceh perlu kebijakan yang dapat mendukung sektor bisnis lokal dan UMKM agar dapat bersaing dengan produk luar.
“KADIN terus berkomitmen untuk mendampingi pemerintah dalam mengembangkan ekonomi Aceh, termasuk dengan memberikan subsidi untuk produk lokal dan UMKM,” katanya.
Acara diskusi publik ini dihadiri oleh puluhan peserta yang berasal dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, mahasiswa, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di Aceh. Para peserta antusias mengikuti diskusi yang membahas potensi dan tantangan perekonomian Aceh, serta bagaimana perekonomian daerah dapat dikembangkan dengan memperhatikan keberlanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
