Banda Aceh | TubinNews.com – Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengusut dugaan penyimpangan program revitalisasi lahan persawahan pascabanjir di Kabupaten Bireuen. Program tersebut disebut memiliki anggaran mencapai Rp13,75 miliar.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, meminta aparat penegak hukum (APH) memeriksa pelaksanaan kegiatan, mulai dari proses pengadaan hingga hasil pekerjaan di lapangan.
Desakan itu muncul setelah pemberitaan mengenai keluhan masyarakat terhadap pembersihan sedimentasi banjir tahun 2025. Sejumlah petani dilaporkan belum dapat memanfaatkan lahan persawahan mereka secara optimal karena hasil pekerjaan tersebut dipertanyakan.
Nasruddin menegaskan, pemerintah harus memastikan anggaran pemulihan pertanian benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama petani yang terdampak banjir.
“TTI mendesak Kejati Aceh segera menelusuri penggunaan anggaran Rp13,7 miliar tersebut. Jangan sampai program yang seharusnya menyelamatkan lahan pertanian masyarakat justru menjadi kegiatan yang hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan,” kata Nasruddin.
Dugaan Pengalihan Pekerjaan Swakelola
Selain mempertanyakan hasil pekerjaan, TTI menyoroti dugaan pengalihan pelaksanaan kegiatan yang semestinya menggunakan metode swakelola kepada sejumlah rekanan.
TTI juga menyinggung tudingan mengenai hubungan afiliasi antara pelaksana pekerjaan dan kerabat oknum pejabat di instansi terkait.
Nasruddin meminta Kejati Aceh memeriksa dokumen perencanaan, penetapan metode swakelola, identitas pelaksana, serta aliran pembayaran kegiatan tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan.
“Jika pekerjaan ditetapkan sebagai swakelola, maka seluruh mekanisme pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. APH perlu memastikan apakah pelibatan pihak ketiga telah sesuai aturan atau justru terdapat penyalahgunaan mekanisme pengadaan,” ujarnya.
Hasil Pembersihan Sedimentasi Dipertanyakan
TTI turut menyoroti keluhan warga di Kecamatan Kutablang, khususnya Gampong Cot Mee. Masyarakat mempertanyakan metode pembersihan sedimentasi yang diduga hanya menggunakan traktor.
Berdasarkan keterangan warga dalam pemberitaan tersebut, pekerjaan di lokasi itu diduga sebatas membajak lahan. Sementara itu, endapan lumpur bekas banjir tidak diangkat dan dibuang secara menyeluruh.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian hasil pekerjaan dengan petunjuk teknis dan anggaran yang telah dialokasikan.
TTI meminta aparat memeriksa luas lahan yang ditangani, volume sedimen yang diangkat, lokasi pembuangan material, serta kondisi sawah setelah pekerjaan selesai.
“Kalau tujuan kegiatan adalah membersihkan endapan sedimen, maka hasilnya harus dapat diukur. Berapa hektare yang ditangani? Berapa volume sedimentasi yang diangkat? Ke mana material dibuang? Dan apakah lahan sudah benar-benar siap ditanami? Semua itu harus diperiksa,” tegas Nasruddin.
Minta Audit Fisik dan Keuangan
TTI selanjutnya mendesak Kejati Aceh bersama lembaga pengawasan terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kegiatan revitalisasi tersebut.
Pemeriksaan harus mencakup kesesuaian antara realisasi pekerjaan fisik dan pembayaran anggaran. TTI juga meminta instansi penanggung jawab membuka rincian anggaran, lokasi kegiatan, identitas pelaksana, serta laporan pemeriksaan lapangan.
Nasruddin menilai aparat tidak cukup hanya memeriksa dokumen administrasi. Pemeriksaan langsung ke lokasi diperlukan untuk mencocokkan laporan pekerjaan dengan kondisi sebenarnya.
“Jangan hanya memeriksa laporan administrasi di atas meja. Turun langsung ke sawah, ukur hasil pekerjaan, dengarkan keluhan petani, dan cocokkan dengan uang negara yang telah dibayarkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, aparat harus menindaklanjuti temuan apabila pemeriksaan membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan, pekerjaan fiktif, laporan pertanggungjawaban tidak benar, atau kerugian keuangan negara.
Meski demikian, TTI mengingatkan bahwa seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, klarifikasi pihak terkait, dan verifikasi lapangan. Karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pemberitaan, program revitalisasi tersebut mencakup lahan seluas 1.019 hektare di lima kecamatan. Anggaran kegiatan mencapai Rp13.756.500.000 atau Rp13,5 juta per hektare.
Program itu menggunakan metode Swakelola Tipe II dengan Kodim 0111/Bireuen disebut sebagai pelaksana.
“Uang negara untuk pemulihan sawah pascabencana harus menghasilkan sawah yang kembali produktif. APH harus memastikan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan dan hak petani tidak diabaikan,” pungkas Nasruddin.
