Jakarta | TubinNews.com – Pemerintah Indonesia membawa strategi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke forum internasional. Melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Indonesia mengusung sejumlah solusi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila dan Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Turki.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat kerja sama regional dan global dalam mencegah kebakaran hutan serta mengatasi dampak kabut asap lintas negara.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan Indonesia ingin mendorong penanganan karhutla melalui kerja sama yang lebih konkret. Pemerintah juga membawa pengalaman penanganan kebakaran di dalam negeri sebagai bahan diplomasi.
“Indonesia tidak hanya membawa komitmen, tetapi juga pengalaman dan langkah nyata dalam mengendalikan karhutla. Kami ingin memperkuat kerja sama internasional melalui pertukaran informasi, teknologi, penegakan hukum, dan pemulihan ekosistem,” ucapnya.
Dalam forum COP31, Indonesia memaparkan pendekatan terpadu untuk mengendalikan karhutla. Strategi tersebut mencakup pemadaman, pencegahan kebakaran, pemantauan satelit, penegakan hukum, serta rehabilitasi kawasan hutan.
Pemerintah juga akan menyampaikan data penanganan karhutla yang telah melalui proses verifikasi. Langkah ini menjadi bagian dari diplomasi iklim sekaligus mendukung target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Program tersebut mengintegrasikan perlindungan hutan, restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, dan reforestasi untuk menekan emisi sektor kehutanan.
Selain pengendalian karhutla, Kemenhut mendorong kerja sama ekonomi hijau dan pembiayaan konservasi. Di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, kementerian menyiapkan skema pembiayaan inovatif melalui Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional.
Program tersebut menyasar 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Kemenhut juga menyiapkan empat taman nasional untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
Skema ini melibatkan pemerintah, lembaga filantropi, dan sektor swasta. Pemerintah berharap pendekatan tersebut dapat menjaga keberlanjutan pendanaan konservasi sekaligus memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati.
“Perlindungan hutan membutuhkan pembiayaan berkelanjutan. Karena itu, kami mendorong keterlibatan berbagai pihak agar upaya konservasi dan pemulihan ekosistem dapat berjalan dalam jangka panjang,” jelas Ristianto.
Dorong Penguatan Pusat Pengendalian Kabut Asap ASEAN
Di tingkat regional, Indonesia membawa agenda percepatan ratifikasi pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) dalam KTT ASEAN ke-49 di Manila.
Pusat koordinasi pengendalian kabut asap lintas batas tersebut telah memiliki sekretariat di Jakarta. Namun, ACCTHPC membutuhkan ratifikasi sedikitnya enam negara anggota ASEAN agar dapat beroperasi penuh.
Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, Vietnam menjadi satu-satunya negara yang telah menyelesaikan proses ratifikasi tersebut.
ACCTHPC akan memperkuat pelaksanaan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang berlaku sejak 2003.
Lembaga ini memiliki mandat untuk memfasilitasi pertukaran data kualitas udara, pemantauan titik panas, informasi kebakaran, bantuan teknis, serta koordinasi penanganan kabut asap lintas negara.
Indonesia juga memperkuat kerja sama bilateral dengan Singapura. Kedua negara mendorong pertukaran informasi penanganan karhutla dan penindakan terhadap praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.
Ristianto menyebut kerja sama regional menjadi bagian penting dalam mengatasi kebakaran hutan yang dampaknya dapat melintasi batas negara.
“Pengendalian kabut asap membutuhkan koordinasi antarnegara. Melalui penguatan ACCTHPC dan kerja sama bilateral, Indonesia ingin memastikan pertukaran informasi serta respons terhadap kebakaran dapat berlangsung lebih efektif,” ujarnya.
Hotspot Turun, Pemadaman Tetap Berlanjut
Di dalam negeri, Kemenhut mencatat penurunan jumlah titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence).
Berdasarkan data sistem pemantauan SiPongi Kemenhut, jumlah hotspot turun menjadi 55 titik dari sebelumnya 338 titik dalam pemantauan hari sebelumnya.
Di enam provinsi prioritas, jumlah titik panas juga berkurang dari 86 menjadi 14 titik. Sementara itu, pemantauan pada malam 7 November 2026 sempat mencatat 165 hotspot secara nasional dan 17 titik di enam provinsi prioritas. Sebagian besar titik panas saat itu berada di Kalimantan Tengah.
Meski jumlah hotspot menurun, Kemenhut tetap melanjutkan operasi pemadaman dan pencegahan kebakaran.
Petugas melakukan patroli, pembasahan lahan, penyisiran bara atau mopping up, serta pemeriksaan langsung di lapangan (groundcheck).
Operasi tersebut terutama menyasar kebakaran bawah permukaan di lahan gambut Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian berada di Kabupaten Pulang Pisau dan Barito Utara.
Kebakaran bawah permukaan berpotensi menyisakan bara di dalam gambut. Kondisi ini dapat memicu kebakaran kembali meskipun api di permukaan telah padam.
Kemenhut juga mengerahkan operasi darat dan udara serta memanfaatkan teknologi pemantauan. Selain memadamkan api, pemerintah memprioritaskan perlindungan habitat satwa dan pemulihan kawasan terdampak.
32 Perusahaan Dijatuhi Sanksi Administratif
Selain pemadaman, pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.
Hingga periode pelaporan, Kemenhut telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan. Total luas areal terbakar yang berkaitan dengan perusahaan tersebut mencapai 12.926,74 hektare.
Sanksi tersebut terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
Kemenhut juga membuka kemungkinan penelusuran tanggung jawab hukum hingga pemilik manfaat perusahaan atau beneficial owner. Pemerintah turut menyiapkan tuntutan ganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam penanganan pidana, Kemenhut bersama Polri dan Kejaksaan Agung telah menerbitkan 334 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Proses hukum tersebut mencakup 241 orang dan 93 korporasi. Langkah ini menyusul temuan kebakaran seluas 33.514,01 hektare di kawasan konsesi milik 57 badan usaha yang tersebar di delapan provinsi.
Pemerintah juga mencabut Hak Guna Usaha (HGU) 11 perusahaan yang diduga terlibat karhutla di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Sejumlah perusahaan tersebut diketahui memiliki investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, Kemenhut memperkuat koordinasi dengan BNPB dan pemerintah daerah untuk memverifikasi indikasi kebakaran pada kawasan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Papua Selatan.
Pulihkan Kawasan Konservasi
Upaya penegakan hukum juga menyasar perkebunan ilegal di kawasan konservasi.
Di Suaka Margasatwa Lamandau, pemerintah menumbangkan 11.180 pohon sawit ilegal yang tumbuh di lahan seluas 88 hektare.
Sementara itu, pemulihan habitat di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, menunjukkan perkembangan positif. Jumlah jenis satwa liar yang terpantau meningkat dari 17 jenis pada 2024 menjadi 25 jenis pada 2026.
Sejumlah satwa yang terpantau di kawasan tersebut antara lain gajah sumatra dan harimau sumatra.
Ristianto menegaskan pengendalian karhutla tidak berhenti pada pemadaman api. Pemerintah juga perlu memastikan penegakan hukum berjalan dan kawasan hutan yang rusak kembali pulih.
“Keberhasilan pengendalian karhutla harus diukur dari upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan ekosistem. Kami ingin memastikan perlindungan hutan berjalan secara berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun melalui kerja sama internasional,” pungkasnya.
