Banda Aceh – Di tengah upaya pemulihan pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, sektor pariwisata tetap dijaga agar dapat berjalan secara selektif, terukur, dan bertanggung jawab. Langkah tersebut dilakukan Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan kondisi sosial di daerah terdampak bencana.
Disbudpar Aceh menyesuaikan strategi promosi dan pengembangan pariwisata dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan wisatawan, serta sensitivitas terhadap masyarakat yang masih berada dalam masa pemulihan akibat banjir.
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Disbudpar Aceh, Akmal Fajar, mengatakan sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga perlu tetap bergerak meskipun dalam situasi kebencanaan.
“Pariwisata tidak berdiri sendiri, tetapi melibatkan banyak pelaku usaha, mulai dari UMKM, transportasi hingga akomodasi. Karena itu, pergerakannya tetap dijaga dengan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan,” ujar Akmal di Banda Aceh, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, promosi pariwisata saat ini difokuskan pada destinasi yang tidak terdampak banjir dan telah dinyatakan aman untuk dikunjungi. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus tetap menunjukkan empati terhadap warga yang terdampak musibah.
“Destinasi yang aman dan siap dikunjungi tetap kami informasikan secara proporsional. Ini bagian dari upaya menjaga perputaran ekonomi, sekaligus tetap menghormati kondisi sosial yang sedang dihadapi masyarakat,” katanya.
Akmal menjelaskan, sektor pariwisata memiliki dampak ekonomi berantai (multiplier effect) yang cukup luas karena melibatkan berbagai sektor pendukung. Aktivitas wisata maupun penyelenggaraan event dinilai mampu memberikan kontribusi positif terhadap pergerakan ekonomi lokal apabila dilaksanakan pada lokasi dan kondisi yang tepat.
Namun demikian, Disbudpar Aceh belum melakukan promosi aktif terhadap destinasi wisata yang berada di kawasan terdampak banjir. Fokus pemerintah saat ini diarahkan pada proses pemulihan, termasuk perbaikan infrastruktur dasar, akses jalan, serta sarana pendukung lainnya agar destinasi tersebut dapat kembali beroperasi secara normal.
“Ketika kondisi sudah benar-benar pulih dan dinyatakan layak, akan dilakukan tahapan reaktivasi destinasi wisata secara bertahap dan terukur,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai skema pemulihan sektor pariwisata yang lebih adaptif. Salah satunya melalui kemungkinan penyelenggaraan kegiatan wisata dan event di wilayah terdampak setelah kondisi dinyatakan aman dan memungkinkan untuk dikunjungi kembali.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat secara bertahap, sekaligus mempercepat pemulihan sektor pariwisata yang terdampak akibat bencana.
Akmal menegaskan, keberlangsungan sektor pariwisata pada masa pascabencana harus dijalankan dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pemulihan ekonomi dan kepedulian sosial terhadap masyarakat terdampak.
“Yang utama adalah memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap memperhatikan kondisi psikologis masyarakat, sekaligus mendukung kelancaran proses pemulihan bencana secara menyeluruh,” pungkasnya.(***)
