Banda Aceh | TubinNews.com – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapat penolakan dari berbagai kalangan di masyarakat. Sejumlah warga menilai gagasan tersebut berpotensi melemahkan demokrasi karena menghilangkan hak pilih langsung rakyat dan membuka ruang sentralisasi kekuasaan di lembaga legislatif.
Salah satu penolakan datang dari Purnama Derbyansyah, warga Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Ia menilai Pilkada yang dipilih DPRD bertentangan dengan prinsip negara demokrasi.
“Kalau Pilkada dipilih DPRD, untuk apa Indonesia disebut negara demokrasi? Ini justru melemahkan demokrasi, saya pribadi tidak setuju akan hal itu” ungkap Purnama kepada TubinNews, Jumat (9/1/2026).
Menurut Purnama, mekanisme tersebut berpotensi meningkatkan praktik korupsi dan politik uang, menurunkan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan daerah, serta membuat kepala daerah lebih loyal kepada DPRD dibandingkan kepada masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan Izzuddin, warga Desa Peurada, Kota Banda Aceh. Ia menilai wacana tersebut berisiko memusatkan kekuasaan di parlemen dan mencederai prinsip trias politica, khususnya keseimbangan kekuasaan serta mekanisme check and balance.
“Kekuasaan akan tersentralisasi di parlemen. Dalam jangka panjang, ini bisa menekan otoritas presiden dan melemahkan sistem demokrasi konstitusional,” ujarnya.
Keduanya juga mengkritik alasan efisiensi anggaran yang dijadikan dasar penghapusan Pilkada langsung. Menurut mereka, penghematan tidak seharusnya mengorbankan hak politik rakyat.
“Kalau hanya demi menghemat anggaran, masih banyak yang bisa dipangkas seperti tunjangan pejabat. Pilkada jangan dihilangkan,” pungkas Izzuddin.
Ia menambahkan, opsi digitalisasi Pilkada dapat dipertimbangkan sebagai alternatif efisiensi, namun harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan diawasi publik secara ketat agar tidak menimbulkan celah korupsi baru.
Penolakan publik tersebut mencuat seiring kembali bergulirnya wacana Pilkada tidak langsung yang disampaikan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia dan mendapat tanggapan dari Presiden Prabowo Subianto, dengan alasan efisiensi anggaran serta penyederhanaan sistem politik nasional.
Dilansir dari video YouTube DPP Partai Golkar Official, Selasa (13/1/2026) Bahlil menyebut wacana Pilkada dipilih DPRD telah lama dibahas di internal Partai Golkar sebelum disampaikan secara terbuka. Pernyataan itu disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan HUT ke-61 Partai Golkar pada 6 Desember 2025.
“Satu tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing,” kata Bahlil Lahadalia.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menilai gagasan tersebut sebagai upaya mencari solusi politik yang lebih efisien tanpa meninggalkan prinsip demokrasi.
“Saya akan mengajak kekuatan politik ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang, kalau sekali sudah pilih DPRD kabupaten DPRD provinsi kenapa nggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya selesai. Ini dilakukan oleh Malaysia, Inggris, Kanada, Australia, negara-negara terkaya di dunia yang memakai sistem politik yang murah. Jadi saya kira pemikiran-pemikiran Golkar, Ketua Umum Golkar, harus dipertimbangkan dengan baik,” ujar Prabowo.
Secara historis, sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD pernah diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru. Sejak era reformasi, tepatnya mulai 2005, Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagai bagian dari penguatan kedaulatan rakyat dan demokrasi di tingkat lokal.
Wacana serupa juga sempat mencuat pada 2014 dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada, namun menuai penolakan luas dari publik dan akhirnya dibatalkan. Hingga kini, belum terdapat pembahasan resmi di DPR RI terkait revisi undang-undang untuk mengubah mekanisme Pilkada langsung.
