Simeulue | Tubinnews.com – Ketua Komisi I DPRK Simeulue yang membidangi pemerintahan, Rita Diana,S.pd angkat bicara menanggapi polemik yang sedang menghebohkan masyarakat Kabupaten Simeulue, yakni pengunduran diri sejumlah aparat hukum desa di Desa diwilayah Kabupaten Simeulue. Fenomena ini menjadi perhatian serius berbagai pihak, mengingat potensi dampaknya terhadap stabilitas pelayanan publik dan ketertiban sosial di tingkat desa.
Dalam pernyataannya, Rita Diana menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi itu dan mendesak pemerintah daerah untuk segera bertindak dalam menyikapi hal tersebut . Ia menyoroti bahwa alasan utama pengunduran diri para perangkat desa tersebut berkaitan dengan pemberlakuan Peraturan Bupati (Perbup) Simeulue Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Desa untuk Tahun Anggaran 2025.
“Pengunduran diri aparat desa secara massal ini adalah sinyal kuat adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan anggaran yang berlaku saat ini. Pemerintah daerah tidak boleh menutup mata, ini harus segera disikapi secara serius dan menyeluruh,” ujar Rita.
Rita Diana juga mengingatkan bahwa jika masalah ini tidak segera diatasi, maka bisa menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat desa. “Kita tidak ingin pelayanan di desa lumpuh atau terganggu,” tambahnya.
Ia meminta Pemda Simeulue melalui dinas DPMG untuk segera menggelar rapat kerja bersama DPRK yang membidangi urusan pemerintahan. Rapat tersebut juga diminta untuk melibatkan seluruh unsur aparat desa, mulai dari kepala desa, sekretaris Desa, hingga perangkat lainnya agar suara mereka dapat didengar langsung oleh pemerintah dan legislatif.
“Melibatkan semua unsur desa adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Kita perlu duduk bersama untuk berkoordinasi terhadap Perbup tersebut dan mencari solusi yang terbaik ,” kata Rita Diana.
Rita juga menekankan pentingnya menjaga harmonisasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan pemerintahan desa demi kelangsungan pembangunan di Simeulue. Ia berharap agar masalah ini tidak dijadikan bahan polemik politik, melainkan dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan pelayanan desa secara transparan dan berkeadilan.
Politisi dari partai Hanura itu pun mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan tetap menjaga ketertiban umum.
“Mari kita jaga Simeulue tetap damai dan kondusif, setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya jika kita duduk bersama dan mendengarkan satu sama lain,” pungkasnya.
