Singkil, Tubinnews – Sejumlah 10 ton Beras Cadangan Pangan (BCP) dari Pemerintah Provinsi Aceh telah tiba di Aceh Singkil. Penyerahan dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Aceh Singkil, Azmi, di Posko Penanggulangan Bencana BPBD Singkil.
Acara ini dihadiri oleh Plt Kepala Dinas Pangan Aceh, Surya Narendra, bersama dengan Asisten II, Kepala Dinas Pangan, Kepala DPMPTSP, Danlanal Simeulue, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Camat, serta undangan lainnya.
Surya menjelaskan, penyerahan BCP ini sesuai dengan perintah dari Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Akhmad Marzuki, yang akan didistribusikan kepada warga yang terdampak banjir.
“Beras BCP sebanyak ini disalurkan sesuai arahan Pj Gubernur Aceh kepada masyarakat Aceh Singkil yang terdampak banjir selama tiga bulan terakhir ini,” ujar Surya pada Senin (25/12/2023).
“Ini adalah 10.000 kilogram beras yang kami salurkan. Pak Gubernur menekankan agar beras ini dibagikan secara merata kepada warga yang terdampak,” tambahnya.
Sementara itu, Azmi menyampaikan terima kasih kepada Pj Gubernur Aceh atas perhatiannya terhadap warga Aceh Singkil yang terdampak banjir.
“Kami mengucapkan terima kasih yang besar kepada Pj Gubernur Aceh yang sangat memperhatikan warga Aceh Singkil yang dalam tiga bulan terakhir ini mengalami musibah banjir. Ini sudah kali ketiga beliau mengirimkan bantuan beras kepada warga kita,” ungkap Azmi.
Azmi melanjutkan, dua kali bantuan beras sebelumnya dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial telah didistribusikan melalui dapur umum di setiap desa.
“Bantuan yang tiba hari ini akan segera kami salurkan, sebagaimana yang telah kami lakukan beberapa hari yang lalu,” lanjutnya.
Pada kesempatan tersebut, Azmi juga memaparkan kepada Plt Kepala Dinas Pangan Aceh mengenai kondisi terkini di Aceh Singkil. Selain curah hujan yang tinggi, daerah ini menjadi pusat banjir dari enam Kabupaten di atas Aceh Singkil, menyebabkan muara tidak mampu menampung volume air yang masuk, yang pada akhirnya memicu banjir.
Azmi menegaskan, hal ini merupakan ancaman serius yang berpotensi mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Banyak bangunan dan area terbuka mengalami kerusakan yang signifikan.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Aceh dapat menangani proyek pengendalian banjir yang berskala besar, dan kami berharap aspirasi kami dapat disampaikan ke pemerintah pusat sebagai proyek strategis nasional,” tutur Azmi.
“Dengan menjadikan ini sebagai proyek strategis nasional, kami yakin penyelesaiannya akan lebih cepat,” pungkasnya.
![Petugas BPBD bersama anggota Polri memeriksa lubang tambang ilegal di Kawasan Hutan Lindung Desa Kuta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir, Jumat (31/7/2026). [Foto: Dok. Humas Polres Dairi]](https://tubinnews.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260801-WA0002-1-120x86.jpg)
