AcehDaerah

Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Ajukan Isbat

×

Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Ajukan Isbat

Sebarkan artikel ini
Monumen pesawat dan tulisan raksasa “BLANG PADANG” di kawasan Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026). [Foto: Dok. Ist]

Banda Aceh | TubinNews.com – Pemerintah Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui pengembalian status tanah Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, atas langkah penyelesaian persoalan tanah bersejarah tersebut.

“Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti surat Pak Menko Kumham Imipas mengenai pelaksanaan isbat wakaf tersebut,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Jumat (20/11/2026). “Terima kasih atas kepedulian Bapak Presiden dan Menko Yusril terhadap penyelesaian persoalan tanah Blang Padang yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh.”

Persetujuan Presiden tersebut disampaikan melalui surat resmi Menko Kumham Imipas yang diterima Pemerintah Aceh pada November 2026. Pemerintah Aceh selanjutnya menyiapkan koordinasi lintas pihak untuk melengkapi berkas permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Mualem menilai keputusan Presiden tersebut mencerminkan penghormatan negara terhadap sejarah, nilai keagamaan, dan aspirasi masyarakat Aceh. Melalui jalur isbat wakaf, pemerintah berharap status hukum Blang Padang memperoleh kepastian formal.

Penyelesaian persoalan tersebut juga dirancang dengan memperhatikan kebutuhan pihak lain. Pemerintah pusat menyiapkan lahan pengganti bagi Kementerian Pertahanan RI yang akan diperuntukkan bagi Kodam Iskandar Muda sebagai kompensasi pengalihan fungsi lahan.

“Yang terpenting adalah bagaimana persoalan ini dapat diselesaikan secara baik, bermartabat, dan memberikan kepastian hukum. Kita tentu berharap seluruh pihak dapat mendukung proses ini sehingga tidak ada kepentingan yang diabaikan, dan nilai sejarah serta keagamaan Blang Padang tetap terjaga,” ujar Mualem.

Baca Juga :  Patroli Brimob Polda Sumut Intensif Cegah Gangguan Kamtibmas

Mualem menegaskan, seluruh tahapan penyelesaian harus ditempuh secara arif dan bijaksana serta tetap berpedoman pada ketentuan hukum. Pemerintah Aceh juga akan mengedepankan koordinasi dan musyawarah untuk menjaga hubungan kelembagaan serta kepentingan bersama.

“Ini bukan semata-mata persoalan status sebidang tanah, tetapi juga menyangkut sejarah, marwah, dan nilai spiritual masyarakat Aceh. Karena itu, penyelesaiannya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan musyawarah, serta berlandaskan ketentuan hukum,” tegasnya.

Dasar Surat Menko Kumham Imipas

Pengajuan isbat wakaf tersebut mengacu pada surat Menko Kumham Imipas bernomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026. Surat itu ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Dalam Negeri RI.

Dalam surat tersebut, Menko Yusril menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui pengembalian status Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Untuk memenuhi kebutuhan operasional pertahanan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan memfasilitasi pengadaan lahan baru bagi Kementerian Pertahanan RI untuk diperuntukkan bagi Kodam Iskandar Muda sebagai kompensasi pengalihan fungsi lahan.

Menko Yusril juga meminta Gubernur Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh guna memperoleh kepastian hukum secara formal. Dalam proses tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia ditugaskan mengawal koordinasi bersama Pemerintah Aceh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *