Banda Aceh | TubinNews.com – PT Garda Lestari Ekologi Hutama (GLEH) resmi mengelola fasilitas insinerator limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Aceh setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Aceh, Jumat (20/11/2026).
Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan dan penyewaan aset daerah berupa fasilitas insinerator limbah B3. Penandatanganan kontrak bernomor 39/PKS/2026 | 001/PT-GLEH/SPJ/X/2026 itu dirangkai dengan serah terima surat perjanjian pengalihan tanggung jawab operasional antara PT GLEH dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Penanganan Sampah Regional (BPSR) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh.
Dokumen pengalihan tanggung jawab operasional tersebut bernomor 076/538 | 002/PT-GLEH/SPJ/XI/2026.
Melalui kerja sama ini, tanggung jawab teknis operasional pemusnahan limbah B3 di fasilitas tersebut beralih kepada PT GLEH. Sebelumnya, pengelolaan limbah B3 dari Aceh disebut masih banyak bergantung pada pengiriman ke luar provinsi, seperti Sumatera Utara dan Pulau Jawa.
Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau Mualem, menginstruksikan agar pengoperasian fasilitas tersebut diikuti dengan kebijakan sentralisasi pengolahan limbah B3 dari seluruh kabupaten/kota di Aceh.
Menurut Mualem, pengelolaan limbah di dalam daerah dapat menahan potensi ekonomi agar tidak terus mengalir ke luar Aceh sekaligus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tidak ingin potensi ekonomi dari pengelolaan limbah medis maupun industri terus mengalir keluar Aceh. Dengan beroperasinya insinerator di TPA Regional ini, seluruh pemusnahan limbah B3 se-Aceh harus segera tersentralisasi agar pengawasannya terukur, lingkungan terjaga, dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekonomi serta PAD kita,” ujar Mualem dalam arahannya.
Direktur Utama PT GLEH, Teuku Emi Syamsyumi, mengatakan investasi dan pengoperasian fasilitas pengolahan limbah B3 tersebut juga diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja.
“Selain aspek kepatuhan lingkungan, fokus utama kami adalah memastikan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat lokal. Operasional fasilitas ini memprioritaskan penyerapan tenaga kerja putra-putri Aceh, baik untuk posisi teknis operator insinerator, armada logistik pengangkut, hingga tenaga pendukung lainnya,” kata Teuku Emi.
Sementara itu, Direktur Operasional PT GLEH, Umar Hakim Ilhami, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan langkah percepatan untuk mendukung rencana sentralisasi pengolahan limbah B3 di Aceh.
Tahap awal difokuskan pada integrasi sistem kepatuhan digital kementerian serta konsolidasi kemitraan dengan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan pelaku industri di 23 kabupaten/kota.
“Pengalihan tanggung jawab operasional hari ini menjadi titik start kami untuk memaksimalkan kapasitas mesin insinerator secara terukur dan ramah lingkungan. Kami memastikan seluruh alur—mulai dari pengangkutan berizin hingga pemusnahan—berjalan sesuai standar baku mutu lingkungan,” ujar Umar.
Ia menambahkan, sentralisasi pengolahan limbah B3 di TPA Regional Aceh diharapkan dapat memangkas biaya logistik yang selama ini membebani rumah sakit dan klinik di daerah.
“Ketika efisiensi biaya tercapai dan perputaran rantai pasoknya dikelola di dalam daerah, maka ekosistem ekonomi Aceh otomatis akan menguat secara terpusat dan berkelanjutan,” tuturnya.
Limbah B3, termasuk limbah medis infeksius dari rumah sakit dan puskesmas, memerlukan penanganan sesuai ketentuan lingkungan hidup untuk mencegah pencemaran tanah dan air.






