Aceh BaratDaerah

Belanja Daerah Aceh Barat Tembus Rp1,29 Triliun, Banggar Soroti Efisiensi dan Pemerataan Pembangunan

×

Belanja Daerah Aceh Barat Tembus Rp1,29 Triliun, Banggar Soroti Efisiensi dan Pemerataan Pembangunan

Sebarkan artikel ini
Sekda Aceh Barat Dr. Ir. Kurdi (kiri) menyerahkan dokumen hasil pembahasan Rancangan Qanun APBK Tahun Anggaran 2027 kepada Wakil Ketua II DPRK Aceh Barat Zulfikar (kanan) usai rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Barat, Jumat (20/11/2026). [Foto: Dok. Ist]

Aceh Barat | TubinNews.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Barat menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Barat, Jumat (20/11/2026).

Dalam laporan yang dibacakan anggota Banggar, Tarmizi, disebutkan bahwa pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.253.702.392.044, sementara belanja daerah mencapai Rp1.293.575.422.836. Adapun penerimaan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp39.873.030.792.

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRK Aceh Barat, Zulfikar, didampingi Wakil Ketua I Azwir. Sementara itu, dari Pemda hadir Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr. Ir. Kurdi.

Dalam pembahasannya bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dan organisasi perangkat daerah (OPD), Banggar memberikan sepuluh rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan APBK 2027.

Rekomendasi tersebut meliputi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset daerah, peningkatan kontribusi BUMD, penganggaran berbasis kinerja, serta efisiensi belanja yang tidak prioritas.

Banggar juga meminta pemerintah daerah memastikan pemenuhan anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan dasar sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan infrastruktur, pengendalian inflasi dan pengentasan kemiskinan ekstrem turut menjadi perhatian.

Banggar juga menekankan percepatan pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun anggaran, transparansi informasi pelaksanaan APBK, evaluasi serapan anggaran setiap triwulan, serta penerapan indikator kinerja yang jelas pada setiap alokasi belanja.

Dalam kesimpulannya, Banggar menyatakan Rancangan Qanun APBK 2027 secara umum telah mengacu pada nota kesepakatan KUA dan PPAS. Namun, sejumlah poin tetap diminta untuk disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan bersama TAPK.

Laporan tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi fraksi-fraksi DPRK Aceh Barat dalam menyusun pendapat akhir terhadap Rancangan Qanun APBK Tahun Anggaran 2027.

Baca Juga :  DPRK Apresiasi Capaian PAD PUPR Aceh Barat, SKPK Lain Diminta Belajar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *