Aceh Barat|Tubinnews.com|Aksi Kamisan Aceh Barat kembali menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRK Aceh Barat, Kamis (19/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak negara segera mengusut tuntas kasus penembakan di Desa Pulo Kenari, Kabupaten Pidie, yang terjadi pada 4 November 2026.
Dua pekan setelah peristiwa tersebut, massa menilai penyelesaian kasus belum menunjukkan kejelasan. Korban maupun keluarga korban disebut belum memperoleh hak pemulihan pascakejadian. Sementara itu, identitas pihak yang diduga terlibat di lapangan hingga pihak yang bertanggung jawab memberikan instruksi masih menjadi tanda tanya.
Koordinator Lapangan Aksi Kamisan Aceh Barat, Rahmad Afrizal, mempertanyakan keseriusan negara dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tersebut.
“Hal ini memicu satu pertanyaan besar di benak kita, apakah negara serius dalam menyelesaikan isu pelanggaran HAM?” ujar Rahmad dalam orasinya.
Ia menilai peristiwa penembakan tersebut telah mencederai semangat perdamaian Aceh yang selama ini dibangun melalui kesepakatan damai. Menurutnya, aparat keamanan seharusnya hadir untuk melindungi masyarakat, bukan justru menimbulkan ketakutan dan korban jiwa.
“Penembakan yang dilakukan TNI sangat mencoreng perdamaian yang telah disepakati. Rasa keadilan yang diinginkan kini telah hilang dan dikangkangi. Hak untuk hidup yang diberikan Tuhan telah direnggut oleh aparat keamanan negara yang seharusnya melindungi masyarakat,” tegasnya.
Rahmad juga mengecam keterlibatan militer dalam ranah sipil. Ia menyoroti dampak peristiwa tersebut yang menurut massa aksi mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan 14 orang lainnya mengalami luka-luka.
Menurutnya, keberadaan militer di tengah masyarakat semestinya berorientasi pada perlindungan warga, bukan menjadi sumber ancaman terhadap keselamatan masyarakat sipil.
Massa aksi turut mengingatkan bahwa perlindungan HAM dan pemenuhan rasa aman merupakan bagian penting dari komitmen perdamaian Aceh, sebagaimana semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki.
Dalam pernyataan sikapnya, Aksi Kamisan Aceh Barat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, yakni:
- Mendesak negara segera melakukan proses hukum dan etik militer secara tegas dan transparan, termasuk mengusut pihak yang terlibat langsung di lapangan maupun pihak yang diduga memberikan instruksi.
- Mendesak agar TNI dikembalikan ke barak serta pihak yang diduga terlibat diproses melalui peradilan umum, bukan semata-mata melalui peradilan militer.
- Mendesak revisi Undang-Undang TNI agar penempatan dan fungsi militer tetap berada dalam koridor konstitusi serta tidak mencampuri ranah sipil.
- Meminta negara tetap menjunjung tinggi dan menjalankan seluruh komitmen perdamaian sebagaimana tertuang dalam MoU Helsinki.
Rahmad menegaskan, tuntutan tersebut bukan sekadar kritik terhadap institusi militer, melainkan desakan agar negara menjamin keadilan bagi korban dan memastikan peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
“Hak asasi manusia adalah hak dasar, bukan simbolik. Hak tersebut harus dijunjung tinggi. Militer harus kembali ke barak, karena ruang sipil bukan tempat latihan militer ataupun medan tempur,” tegasnya.
Melalui aksi tersebut, masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aksi Kamisan Aceh Barat meminta DPRK Aceh Barat meneruskan aspirasi mereka kepada pemerintah dan lembaga terkait.
Mereka menegaskan, kasus penembakan di Pidie tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kepastian hukum. Negara diminta segera mengambil langkah konkret mengusut seluruh pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan dan memberikan keadilan bagi para korban.






