Deli Serdang | TubinNews.com – Pengelolaan persampahan di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, menjadi perhatian di tengah alokasi anggaran sebesar Rp4.917.296.000 untuk kegiatan tersebut pada Tahun Anggaran 2026.
Di lapangan, pengelolaan sampah di wilayah tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan. Warga di beberapa lokasi masih melakukan pengelolaan sampah secara swadaya menggunakan keranjang anyaman bambu. Selain itu, bak sampah pilah dikabarkan belum tersedia di setiap dusun.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan persampahan, termasuk penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk Kecamatan Percut Sei Tuan.
Untuk memperoleh informasi dan dokumen pendukung, wartawan TubinNews yang bertugas di Kabupaten Deli Serdang mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Deli Serdang.
Permohonan tersebut disampaikan dengan nomor 026/TB-NEWS/X/2026, perihal Permohonan Informasi Publik Terkait Anggaran Pengelolaan Persampahan Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun Anggaran 2026.
Surat tersebut diterima dan tercatat sebagai surat masuk di DLH Kabupaten Deli Serdang pada Senin (5/10/2026), sebagaimana dibuktikan dengan stempel resmi dan tanda tangan petugas penerima.
Dalam surat itu, pemohon meminta salinan 29 dokumen terkait pengelolaan persampahan. Dokumen yang dimohon antara lain Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DLH Tahun Anggaran 2026, Rincian Anggaran Belanja (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta dokumen kontrak kerja sama pengangkutan sampah.
Selain itu, permohonan mencakup daftar armada truk sampah, rute resmi pembuangan sampah, dokumen kerja sama pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hingga September 2026, dokumen pengadaan bak sampah dan tong sampah pilah, dokumen sosialisasi, serta daftar retribusi atau iuran sampah yang ditetapkan secara resmi.
Permohonan informasi tersebut diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Berdasarkan Pasal 22 ayat (7) UU Nomor 14 Tahun 2008, badan publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 hari kerja setelah menerima permohonan informasi. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama tujuh hari kerja dengan alasan tertulis.
Namun, hingga Rabu (18/11/2026), belum ada jawaban resmi yang diterima wartawan TubinNews selaku pemohon informasi dari PPID DLH Kabupaten Deli Serdang. Dokumen yang diminta maupun pemberitahuan tertulis mengenai penolakan atau perpanjangan waktu pelayanan informasi juga belum diterima.
TubinNews juga berupaya meminta penjelasan dari Plt Kepala DLH Kabupaten Deli Serdang, Faisal, mengenai pengelolaan persampahan di Kecamatan Percut Sei Tuan serta status permohonan informasi tersebut. Namun, belum ada keterangan resmi yang diterima dari pihaknya.






