Jakarta | TubinNews.com – Pemerintah mengklaim fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Penilaian tersebut didasarkan pada kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Oktober 2026, termasuk pertumbuhan penerimaan negara dan arus modal asing yang masih mencatatkan arus masuk bersih.
Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Fithra Faisal Hastiadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut tercermin dari sejumlah data realisasi penerimaan dan belanja pemerintah selama 10 bulan pertama tahun ini, salah satunya penerimaan pajak.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun, tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Berdasarkan jenisnya, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas mencapai Rp893,1 triliun atau tumbuh 16,6 persen. Pemerintah menilai capaian tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi yang tetap berjalan, sekaligus menunjukkan perbaikan kepatuhan pajak melalui penerapan sistem administrasi perpajakan Coretax.
Sementara itu, realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp793,55 triliun hingga Oktober 2026, tumbuh 39,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Fithra menjelaskan, peningkatan penerimaan dari kelompok pajak tersebut juga menunjukkan bertambahnya transaksi ekonomi yang ditopang oleh daya beli dan konsumsi domestik.
“Pertumbuhan penerimaan pajak mencerminkan aktivitas ekonomi, konsumsi, dan kegiatan usaha yang tetap berjalan. Pertumbuhan penerimaan pajak dari berbagai sektor menunjukkan bahwa penguatan ekonomi bertumpu pada beragam sektor usaha,” ujar Fithra dalam keterangan resmi, Minggu (15/11).
Menurutnya, aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat juga didukung oleh peran APBN. Selain menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, APBN disebut berperan dalam melindungi daya beli masyarakat.
Hingga Oktober 2026, realisasi belanja pemerintah mencapai Rp2.997,2 triliun atau tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja tersebut diarahkan untuk membiayai sejumlah program pemerintah, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.
“Belanja pemerintah dirancang untuk memberikan efek berganda melalui peningkatan konsumsi, penciptaan aktivitas usaha, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan ekonomi daerah. Namun, seluruhnya dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan defisit fiskal,” papar dia.
Fithra menambahkan, belanja negara dilakukan dengan tetap mengedepankan disiplin dan kredibilitas fiskal. Hal itu, menurutnya, tercermin dari rasio defisit fiskal sebesar 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), turun dibandingkan 2,01 persen pada periode yang sama tahun lalu.
Ia juga menyebut kesehatan fiskal Indonesia semakin membaik seiring pertumbuhan pendapatan negara yang lebih tinggi dibandingkan belanja negara. Hingga Oktober 2026, pendapatan negara tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan belanja negara tumbuh 15,6 persen.
“Pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan belanja ini juga menunjukkan bahwa kesehatan fiskal Indonesia kian membaik. Data ini tentunya patut digarisbawahi karena menunjukkan bahwa APBN kian kredibel,” jelas dia.
Selain kinerja APBN, Fithra menyebut kekuatan fundamental ekonomi Indonesia juga tercermin dari arus modal asing yang masih mencatatkan arus masuk bersih atau net inflow. Kondisi tersebut dinilainya menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, arus modal asing ke Indonesia sejak awal tahun hingga 11 November 2026 mencatatkan net inflow sebesar Rp127,6 triliun.
Secara terperinci, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) mencatatkan net inflow sebesar Rp43 triliun, sedangkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai Rp182,4 triliun. Sementara itu, instrumen saham masih mencatatkan net outflow sebesar Rp97 triliun.
“Ketahanan ekonomi turut tercermin dari arus modal asing yang secara kumulatif masih mencatatkan net inflow, meskipun pasar saham menghadapi tekanan dan volatilitas. Ini menunjukkan bahwa dinamika sentimen politik dan gejolak pasar keuangan tidak serta-merta mengubah arah fundamental ekonomi nasional,” kata Fithra.
Ke depan, Fithra menjelaskan pemerintah akan terus menjaga kredibilitas APBN, memperkuat koordinasi kebijakan, dan memastikan belanja negara memberikan manfaat bagi masyarakat.
