Banda Aceh | TubinNews.com – Pemerintah Aceh terus mempercepat penyerapan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026. Hingga 9 November 2026, realisasi penggunaan anggaran tersebut baru mencapai Rp747,8 miliar atau 45,27 persen dari total pagu Rp1,6521 triliun.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mengatakan realisasi pencairan dana tambahan TKD kini hampir mencapai 50 persen. Pemerintah Aceh optimistis dapat memaksimalkan penggunaan anggaran sebelum batas waktu 15 Desember 2026.
Taufik menyebut kendala administrasi sempat memperlambat proses pencairan pada tahap awal. Namun, perkembangan di lapangan kini menunjukkan kemajuan.
“Kalau TKD kita Alhamdulillah hari ini hampir mencapai 50 persen. Kita yakin, karena di awal kemarin kendalanya ada pada administrasi yang berjalan, dan saat ini progres TKD di lapangan sudah lumayan bagus,” ujar Taufik, Selasa (10/11/2026).
Ia menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri penyerahan bungong jaroe kepada keluarga Pahlawan Nasional Republik Indonesia di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligo Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Taufik menjelaskan, capaian keuangan dan pengerjaan fisik proyek memiliki perhitungan berbeda. Menurutnya, progres pembangunan infrastruktur justru sudah mencapai 70 hingga 80 persen.
Ia menegaskan angka hampir 50 persen merujuk pada realisasi pencairan anggaran, bukan perkembangan pekerjaan fisik di lapangan.
Untuk mempercepat penyerapan, Pemerintah Aceh akan memperkuat koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) pengelola dana tambahan TKD. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi berkala agar tidak muncul hambatan administratif.
“Kita akan terus pacu dan mohon dukungannya. Pokoknya kita akan kerja keras secara berkelanjutan demi menggenjot pembangunan dan pemulihan Aceh,” tegasnya.
Realisasi Pemprov Lebih Tinggi dari Kabupaten/Kota
Berdasarkan data TV Monitor Program Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) Pemerintah Aceh per Senin (9/11/2026), realisasi penggunaan tambahan TKD tingkat provinsi mencapai Rp388,3 miliar atau 47,07 persen dari pagu Rp824,8 miliar.
Sementara itu, 14 kabupaten/kota telah menggunakan Rp359,6 miliar atau 43,46 persen dari total alokasi Rp827,3 miliar.
Data tersebut juga mencatat baru satu SKPA yang mencapai realisasi anggaran minimal 95 persen. Sementara itu, belum satu pun pemerintah kabupaten/kota mencapai angka tersebut.
Percepatan penyerapan tambahan TKD juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebelumnya meminta pemerintah daerah terdampak bencana di Sumatera memaksimalkan anggaran tersebut untuk pemulihan daerah.
Tito menegaskan pemerintah daerah tidak boleh mengalihkan dana tambahan TKD ke pos belanja lain. Anggaran tersebut harus mendukung pemulihan ekonomi dan perbaikan fasilitas publik.
Arahan itu disampaikan Tito seusai menghadiri rapat terbatas mengenai antisipasi bencana alam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia mendorong gubernur, bupati, dan wali kota penerima tambahan TKD, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, segera merealisasikan anggaran. Pemerintah daerah juga harus mengambil langkah aktif tanpa hanya mengandalkan bantuan pemerintah pusat.
