Banda Aceh | TubinNews.com – Pemerintah Aceh mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi. Langkah ini dinilai penting karena Aceh memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, menyampaikan hal tersebut dalam diskusi Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh, Rabu (30/9). Kegiatan berlangsung di Ruang Potensi Daerah.
Taufik hadir bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza. Diskusi itu juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, Asisten Deputi PRB Andre Notohamijoyo, para pakar kebencanaan, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran SKPA.
Menurut Taufik, forum tersebut menjadi ruang untuk menyelaraskan langkah pemulihan pascabencana. Pemerintah Aceh juga menyampaikan sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan dan membutuhkan tindak lanjut.
Ia meminta proses rehab-rekon terus dipacu. Pemerintah Aceh juga berharap Kemenko PMK memberikan evaluasi dan masukan untuk memperkuat penanganan di daerah.
“Kita harapkan proses rehab-rekon ini bisa terus dipacu dan kami mohon juga masukan serta evaluasi terkait hal ini dari Kemenko PMK, agar penanganan bencana dapat berjalan lebih baik dan masyarakat segera pulih,” ujar Taufik.
Dalam forum tersebut, Robby Irza memaparkan sejumlah persoalan yang masih perlu mendapat perhatian. Salah satunya terkait penyelesaian lahan untuk hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah Aceh juga mendorong optimalisasi posko penanganan bencana di kabupaten/kota. Selain itu, normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir perlu terus diperkuat.
Penguatan standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan di tingkat kabupaten/kota juga menjadi perhatian. Robby menilai kesiapan daerah penting untuk menghadapi potensi bencana lanjutan.
Ia turut menekankan pentingnya pendataan dan pelaporan program rehab-rekon yang dilaksanakan kementerian dan lembaga. Data yang terintegrasi akan membantu pemerintah daerah mengetahui seluruh program yang berjalan.
Sinkronisasi tersebut juga diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih program. Pemerintah Aceh, kata Robby, juga terus mendorong percepatan realisasi Transfer ke Daerah (TKD).
Sementara itu, Lilik menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah membentuk tim pengarah dan tim pakar. Tim tersebut bertugas mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.
Tim pakar diharapkan dapat memberikan masukan strategis selama proses pemulihan. Dengan demikian, program rehab-rekon dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.
Lilik juga meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat pendampingan dan pengawalan di lapangan. Menurutnya, berbagai persoalan dalam proses pemulihan perlu ditangani secara bersama.
Para pakar kebencanaan yang hadir turut memberikan masukan terkait strategi penanganan pascabencana. Masukan tersebut menjadi bahan bagi pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan rehab-rekon di Aceh.
“Kita harus bersama-sama bergerak membangun kembali Aceh dan masyarakatnya, sambil tetap siaga mengantisipasi potensi bencana berikutnya,” kata Lilik.
