Banda Aceh, Tubinnews – UIN Ar-Raniry dan Bappeda Aceh menggelar seminar hasil penelitian bertajuk Kajian Reformasi UMKM Provinsi Aceh: Perspektif Gender di Aula Gedung Pascasarjana kampus tersebut, Kamis (19/12/2024).
Penelitian ini menggali peran strategis UMKM dalam pembangunan ekonomi Aceh, khususnya melalui pendekatan berbasis gender untuk menciptakan kesetaraan dan inklusivitas di tengah tantangan global dan lokal.
Rektor UIN Ar-Raniry Prof Dr Mujiburrahman MAg yang diwakili Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Dr Jasafat MA dalam sambutannya saat membuka acara menegaskan komitmen universitas dalam mendukung pembangunan berbasis riset.
“Kajian ini sejalan dengan program pengabdian UIN Ar-Raniry, seperti KPM Tematik dan SIGAP, untuk mengurangi kemiskinan serta mendukung pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof Dr Ir Muhammad Dirhamsyah MT IPU dalam sambutannya ikut menyoroti pentingnya perspektif gender dalam pembangunan ekonomi.
“Kesetaraan dalam akses ekonomi adalah fondasi untuk memperkuat perekonomian Aceh,” ujar Dirhamsyah.
Dr Sufirmansyah SE MSi dari Bappeda Aceh, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi ini, Sufirmansyah menyebut temuan penelitian sebagai pijakan kebijakan inklusif untuk memberdayakan perempuan pelaku UMKM.
“Hasil riset ini penting sebagai panduan bagi pemerintah dalam mendorong pembangunan berbasis kesetaraan,” tegasnya.
Khairan AR MKom dalam pemaparan hasil penelitiannya mengungkap bahwa tantangan besar yang dihadapi UMKM perempuan di Aceh di antaranya seperti keterbatasan akses pembiayaan dan teknologi, serta pentingnya pelatihan digital untuk memperluas jaringan pemasaran.
“Kebijakan berbasis gender dapat menjadi solusi strategis untuk mengoptimalkan potensi UMKM,” ungkapnya.
Sementara dalam sesi diskusi Prof Dr Azharsyah Ibrahim dan Dr Duskri MKes turut mendorong sinkronisasi temuan penelitian dengan program pemerintah.
Seminar ini juga melibatkan dinas terkait, seperti Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM, serta Dinas Perikanan dan Kelautan, menunjukkan dukungan kuat pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
