Banda Aceh, Tubinews – Pemerintah Aceh melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Aceh menggelar kegiatan Sosialisasi, Implementasi, dan Live Testing Pembayaran pada Katalog Elektronik Versi 6. Acara ni dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh pada Senin (02/12/2024).
Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP RI Nomor 269 Tahun 2024, Provinsi Aceh terpilih menjadi salah satu daerah percontohan (piloting) implementasi Katalog Elektronik Versi 6. Sistem terbaru ini merupakan bagian dari ekosistem digital INAPROC yang dikembangkan oleh LKPP RI bersama GovTech PT. Telkom Tbk.
Katalog Elektronik Versi 6 hadir dengan sejumlah inovasi, seperti pencarian yang lebih canggih, pelacakan progres transaksi yang transparan, dan sistem pembayaran terintegrasi. Fitur-fitur ini dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses pengadaan barang dan jasa, sekaligus meningkatkan akuntabilitas serta transparansi tata kelola. Inovasi ini juga menjadi langkah konkret dalam mitigasi risiko dan perubahan persepsi terhadap sistem pengadaan di lingkungan pemerintahan.
Acara ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), serta Bendahara Pengeluaran dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Para peserta juga mendapatkan pembekalan langsung dari mentor Direktorat Pengembangan Pasar Digital LKPP RI, Project Leader GovTech PT. Telkom Indonesia, dan Project Leader Finnet Indonesia, yang mendukung implementasi penggunaan sistem ini.
Sekda Aceh, Muhammad Diwarsyah, mengajak seluruh peserta untuk segera melakukan registrasi mandiri pada sistem baru ini.
“Langkah ini adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang lebih profesional dan akuntabel,” ujarnya.
Kegiatan ini disambut positif oleh peserta yang mengapresiasi inovasi dan langkah maju dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Aceh. Dengan keberhasilan uji coba ini, Aceh diharapkan dapat menjadi pelopor dalam penerapan Katalog Elektronik Versi 6 di tingkat nasional, membawa dampak positif bagi iklim pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah.
