Daerah

‎PIPBB MIGAS Aceh Desak Kapolda Usut Dugaan Pasokan Solar Subsidi untuk Tambang Emas Ilegal

×

‎PIPBB MIGAS Aceh Desak Kapolda Usut Dugaan Pasokan Solar Subsidi untuk Tambang Emas Ilegal

Sebarkan artikel ini

Banda Aceh | TubinNews.com – Perkumpulan Independen Pemantau Bahan Bakar Minyak dan Gas (PIPBB MIGAS) Aceh mendesak Kapolda Aceh mengusut dugaan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mendukung aktivitas penambangan emas ilegal di sejumlah daerah di Aceh.

‎Organisasi tersebut menilai persoalan tambang emas ilegal tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat karena adanya dugaan penggunaan solar bersubsidi untuk mengoperasikan alat berat di lokasi pertambangan.

‎Ketua PIPBB MIGAS Aceh, Muammar Saputra, menyoroti kondisi masyarakat yang harus mengantre untuk mendapatkan solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), sementara alat berat di lokasi tambang ilegal diduga tetap beroperasi.

‎”Ini ironi yang sangat menyakitkan  jelas muamar,  Rakyat antri solar untuk melaut, untuk ke kebun, untuk angkutan, susah dapat. Tapi penambang ilegal, ekskavatornya jalan 24 jam, solarnya lancar. Dari mana solar itu? Ini yang harus yang harus dijawab Kapolda Aceh,” tegas ketua PIPBB MIGAS Aceh, Muammar Saputra.

‎PIPBB MIGAS Aceh juga menilai penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal selama ini belum menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat. Mereka meminta aparat tidak hanya menindak pemodal di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang diduga memasok alat berat, menyediakan BBM, membiayai kegiatan tambang, hingga menampung hasil penjualan emas.

‎Soroti Tuntutan terhadap Tiga Pemodal Tambang

‎Muammar turut menyoroti penanganan perkara tambang emas ilegal di aliran Krueng Mangkom, Kabupaten Nagan Raya. Ia menyebut tiga pemodal dalam perkara tersebut dituntut masing-masing satu tahun dan 1,5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Suka Makmue.

‎PIPBB MIGAS Aceh menilai tuntutan tersebut terlalu ringan dan dikhawatirkan tidak memberikan efek jera.

‎”Kalau untungnya miliaran rupiah dari emas, tapi hukumannya cuma 1 tahun, itu bukan hukuman , itu cuma biaya usaha. Besok keluar penjara, mereka nambang lagi. Yang hancur siapa? Sungai Krueng Mangkom hancur, ikan mati, air tercemar merkuri, rakyat yang di hilir yang kena penyakit,” ujar Muammar.

Baca Juga :  Genjot Produksi Pertanian, Wagub Fadhlullah Serahkan Alsintan untuk 3 Kabupaten

‎Organisasi tersebut juga menyebut aktivitas tambang emas ilegal berpotensi meluas ke sejumlah daerah, di antaranya Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Aceh Selatan.

‎”Janganlah  heran  kalau tambang ilegal makin banyak. Karena hukumnya murah. Coba kalau hukumannya 5-10 tahun plus sita semua aset dan alat berat, saya jamin tidak ada yang berani,” tambahnya.

‎Ajukan Lima Pertanyaan kepada Kapolda Aceh

‎Melalui pernyataan tersebut, PIPBB MIGAS Aceh mengajukan lima pertanyaan kepada Kapolda Aceh terkait penanganan pertambangan emas ilegal.

‎Pertama, organisasi tersebut mempertanyakan jumlah emas yang telah disita aparat dari aktivitas tambang ilegal di Nagan Raya dan daerah lainnya, termasuk keberadaan serta status barang bukti tersebut.

‎Kedua, mereka meminta aparat mengusut asal pasokan solar yang digunakan untuk mengoperasikan ekskavator dan peralatan tambang. PIPBB MIGAS Aceh mempertanyakan kemungkinan keterlibatan SPBU maupun jaringan pemasok BBM bersubsidi.

‎Ketiga, organisasi itu meminta penjelasan mengenai jumlah alat berat dan peralatan tambang yang telah disita, serta status penyitaan barang-barang tersebut.

‎Keempat, mereka mendesak aparat menelusuri jalur penjualan emas hasil tambang ilegal dan pihak-pihak yang diduga menampungnya.

‎Kelima, PIPBB MIGAS Aceh meminta aparat memeriksa kemungkinan keterlibatan oknum aparat, pejabat, maupun pengusaha dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

‎Menurut organisasi itu, penelusuran terhadap seluruh pihak yang terlibat diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku di lapangan.

PIPBB MIGAS Aceh Akan Kawal Penanganan Kasus

‎PIPBB MIGAS Aceh menyatakan akan terus mengawal persoalan pertambangan emas ilegal tersebut hingga ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIPBB MIGAS dan Mabes Polri.

‎”Kami bukan anti pembangunan. Kami pro rakyat Aceh. Kalau emas Aceh mau ditambang, tambanglah secara legal, bayar pajak ke Aceh, rekrut orang Aceh, jaga lingkungan Aceh. Jangan dengan cara ilegal, merusak sungai, mencuri solar rakyat, dan hanya memperkaya segelintir otak di baliknya,” kata Muammar.

Baca Juga :  Terpilih Secara Demokrasi, Samsudin Pimpin Pemuda Tegal Sari

‎”Kami minta Kapolda Aceh jangan hanya tangkap pemodal. Tangkap otaknya. Bongkar jaringannya sampai ke akar-akarnya. Rakyat Aceh menunggu ketegasan Kapolda,” pungkasnya.

‎

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *