Surabaya | TubinNews.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan layak, tanpa memandang latar belakang pendidikan maupun kondisi fisik.
Menurut Yassierli, prinsip tersebut menjadi dasar kebijakan ketenagakerjaan yang berpusat pada manusia atau People-Centered Policy.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) bertajuk People-Centered Employment Ecosystem: Designing Pathways to Opportunity and Well-Being using a People-Centered Policy di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/11/2026).
Dalam paparannya, Yassierli menjelaskan bahwa kebijakan yang berpusat pada manusia harus disusun dengan memahami kebutuhan, kondisi, dan kemampuan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, teknologi dan inovasi diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi kehidupan dan dunia kerja.
“Prinsip utama yang kita pegang adalah menggantikan asumsi tentang masyarakat dengan bukti nyata dari masyarakat itu sendiri. Dalam perumusan kebijakan, kita harus mulai dari memahami realitas masyarakat, melibatkan suara mereka melalui dialog sosial, serta memberdayakan kapabilitas dan perlindungan mereka,” ujar Yassierli.
Ia menjelaskan, pendekatan People-Centered Policy mengubah cara pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perubahan.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting mengingat angkatan kerja Indonesia memiliki latar belakang pendidikan, kondisi geografis, dan karakteristik demografis yang beragam. Keberagaman itu perlu menjadi pertimbangan dalam menyediakan kesempatan kerja yang inklusif.
Yassierli kembali menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, dan penyandang disabilitas, berhak memperoleh akses yang setara terhadap pekerjaan layak.
“Mandat konstitusi kita sangat jelas, setiap warga negara, baik lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, maupun penyandang disabilitas, harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” tegasnya.




