Jakarta | TubinNews.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menegaskan pemerintah terus memperkuat kedaulatan pangan nasional. Pemerintah akan mendorong peningkatan produksi, pembukaan lahan pertanian, hingga kesejahteraan petani.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat penegakan hukum terhadap praktik mafia pangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun sistem pangan yang kuat dan berkelanjutan.
Saleh mengatakan, tugas tersebut merupakan amanah negara yang harus dijalankan bersama. Ia menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan dirinya kini harus diterjemahkan dalam program nyata.
“Ini merupakan tugas negara yang harus kita laksanakan. Presiden sudah memberikan arahan kepada Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) dan saya. Selanjutnya, kita tinggal menjalankan arahan tersebut bersama-sama,” kata Saleh di Jakarta, Rabu (7/10), disitat dari Antara.
Menurut Saleh, sektor pertanian menghadapi tantangan yang cukup besar. Karena itu, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengejar target kedaulatan pangan.
Ia mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Kementerian dan lembaga, TNI-Polri, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga petani perlu memperkuat sinergi.
“Pesan Presiden, tugas ke depan cukup berat. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian harus bekerja bersama untuk membangun kedaulatan pangan. Pembukaan lahan dan peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi hal penting yang harus kita dorong,” ujarnya.
Percepatan Program Pertanian
Saleh mengatakan pemerintah akan mempercepat berbagai program di sektor pertanian. Salah satu fokusnya adalah memperluas lahan pertanian sekaligus meningkatkan kapasitas produksi.
Menurut dia, peningkatan produksi harus berjalan beriringan dengan upaya memperbaiki kesejahteraan petani. Dengan begitu, pembangunan sektor pertanian tidak hanya mengejar jumlah produksi, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada pelaku usaha tani.
”Kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut. Kami berharap kerja sama yang kuat dapat membuat kebijakan pertanian berjalan lebih efektif di lapangan,” ungkap Saleh.
Mafia Pangan Harus Diproses Sesuai Hukum
Di sisi lain, Saleh menyoroti praktik mafia pangan yang dapat mengganggu tata kelola pangan nasional. Ia menegaskan pemerintah tidak akan mengabaikan praktik yang merugikan masyarakat.
Namun, proses penindakan harus tetap mengikuti ketentuan hukum. Aparat perlu mengedepankan bukti yang kuat agar setiap proses berjalan profesional dan akuntabel.
“Pemberantasan mafia pangan harus mengedepankan penegakan hukum. Jika terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun, penindakan juga harus didasarkan pada bukti yang kuat agar proses hukum berjalan secara tepat dan akuntabel,” tegasnya.
Saleh menilai pembenahan tata kelola pangan tidak dapat dipisahkan dari peningkatan produksi. Pemerintah perlu memastikan pasokan tersedia sekaligus membangun sistem pangan yang sehat dan adil.
“Upaya ini diharapkan dapat memperkuat posisi petani sekaligus melindungi kepentingan konsumen. Dengan langkah tersebut, target swasembada pangan dapat dicapai secara berkelanjutan,” pungkasnya.
