Banda Aceh | TubinNews.com – Realisasi belanja dari dana Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp621,96 miliar atau 37,65 persen dari total pagu Rp1,652 triliun hingga Jumat (16/10/2026) pukul 21.00 WIB.
Data tersebut dapat dipantau masyarakat melalui portal Pusat Pengendalian Pembangunan Kegiatan (P2K) Pemerintah Aceh di laman p2k-apba.acehprov.go.id.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan realisasi anggaran tersebut bertambah Rp26,70 miliar dalam sepekan sejak 9 Oktober 2026. Khusus pada Jumat, realisasi meningkat Rp5,99 miliar dibandingkan hari sebelumnya.
“Angkanya terus bergerak positif. Per Jumat malam ini, realisasi Tambahan TKD kita sudah berada di angka Rp 621,96 miliar atau 37,65 persen,” kata Nurlis di Banda Aceh, Jumat (16/10/2026).
Menurut Nurlis, keterbukaan data melalui portal P2K memungkinkan masyarakat memantau perkembangan penyerapan anggaran tersebut.
“Siapa pun bisa memantau perkembangannya secara real-time. Ini komitmen keterbukaan Pemerintah Aceh agar publik dan pemerintah pusat tahu persis sejauh mana dana ini bekerja untuk masyarakat,” ujarnya.
Pergerakan realisasi anggaran setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan kabupaten/kota didata oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Data tersebut dilaporkan secara berkala oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan tembusan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Penjabat Sekda Aceh Taufik.
Dari total pagu tersebut, alokasi untuk Pemerintah Provinsi Aceh tercatat Rp824,82 miliar, sedangkan alokasi bagi 14 pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp827,26 miliar.
Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Capai 39,28 Persen
Pada tingkat provinsi, realisasi belanja mencapai Rp323,97 miliar atau 39,28 persen dari alokasi yang tersedia.
Dinas Pengairan mencatat realisasi nominal terbesar, yakni Rp122,02 miliar atau 59 persen. Sementara itu, berdasarkan persentase penyerapan, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk berada di posisi tertinggi dengan 98,40 persen atau Rp4,62 miliar.
Berikutnya, Dinas Pangan mencatat realisasi 89,45 persen atau Rp2,33 miliar, BPKA 68,68 persen atau Rp34,31 miliar, serta Dinas Sosial 62,98 persen atau Rp15,43 miliar.
Adapun realisasi Dinas Pendidikan mencapai 49,62 persen atau Rp49,62 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 30,18 persen atau Rp55,26 miliar, Dinas Perhubungan 30,28 persen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 28,85 persen, BPBA 24,16 persen, Dinas Pertanian dan Perkebunan 23,20 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan 16,25 persen, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 14,58 persen.
Sementara itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) masih mencatat realisasi nihil dari pagu Rp10 miliar.
Banda Aceh Catat Realisasi Nominal Tertinggi
Pada tingkat kabupaten/kota, total realisasi belanja tercatat Rp297,99 miliar atau 36,02 persen dari alokasi Rp827,26 miliar.
Berdasarkan persentase penyerapan, Kabupaten Aceh Selatan berada di posisi teratas dengan realisasi 69,93 persen atau Rp35,33 miliar. Selanjutnya, Gayo Lues mencapai 66,58 persen atau Rp16,61 miliar, Aceh Tamiang 52,73 persen atau Rp19,42 miliar, dan Aceh Jaya 48,78 persen atau Rp14,38 miliar.
Dari sisi nominal, Kota Banda Aceh mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp79,75 miliar atau 46,15 persen. Berikutnya, Kota Lhokseumawe mencapai Rp48,27 miliar atau 38,88 persen, sedangkan Kota Langsa Rp30,15 miliar atau 29,82 persen.
Sejumlah daerah lainnya masih mencatat penyerapan di bawah 25 persen, termasuk Aceh Barat, Subulussalam, Aceh Tenggara, Sabang, dan Nagan Raya.
Pemerintah Aceh Dorong Percepatan Belanja
Dengan sisa waktu tahun anggaran yang semakin terbatas, Nurlis menyatakan pimpinan daerah memantau perkembangan realisasi anggaran melalui monitor P2K.
“Melalui TV monitor P2K, pimpinan daerah bisa memetakan langsung di mana sumbatannya,” kata Nurlis.
Ia juga menyampaikan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh telah menginstruksikan seluruh Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyelesaikan kendala administrasi serta mempercepat pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur menginstruksikan seluruh Pengguna Anggaran dan PPTK untuk segera membereskan kendala administrasi dan tancap gas di lapangan. Waktu tinggal sedikit, akselerasi harus jalan, tapi aturan dan tata kelola keuangan tetap nomor satu,” pungkasnya.
