Simeulue | TubinNews.com — Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat (DPC Organda) Kabupaten Simeulue, Ricki, mendesak PT Pertamina, aparat penegak hukum (APH), dan instansi terkait memeriksa penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di salah satu SPBU di Desa Sukajaya, Kabupaten Simeulue, Aceh.
Ricki mengatakan, desakan tersebut menyusul dugaan pengisian Bio Solar menggunakan jeriken yang kemudian diangkut dengan becak. Menurutnya, dugaan tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Selain itu, Organda menyoroti waktu pelayanan pengisian BBM yang disebut baru dibuka sekitar pukul 16.00 WIB. Ia mengatakan kondisi tersebut dikeluhkan para pengemudi angkutan karena harus mengantre hingga malam hari.
Menurut Ricki, antrean panjang mengganggu aktivitas pengemudi yang membutuhkan BBM untuk bekerja dan mencari nafkah.
“Kami meminta agar penyaluran BBM bersubsidi ini ditertibkan dan pelayanan pengisian dapat dilakukan sejak pagi atau sebelum siang hari, sehingga para pengemudi tidak harus mengantre sampai malam. Kami juga berharap aparat penegak hukum dan dinas terkait turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan,” ujar Ricki.
Ricki menilai pengawasan diperlukan untuk memastikan penyaluran Bio Solar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan tetap mengutamakan masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi.
Ia juga meminta APH menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan tertentu hingga merugikan masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, kami meminta agar ditindak tegas sesuai hukum. Jangan sampai dugaan penyimpangan ini dibiarkan dan berpotensi membuat masyarakat kesulitan mendapatkan BBM,” tegasnya.
Atas persoalan tersebut, Ricki berharap Pertamina, APH, dan instansi terkait segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap mekanisme pelayanan dan penyaluran Bio Solar di SPBU tersebut.
Menurut Ricki, pemeriksaan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan transparan, mencegah potensi penyalahgunaan, serta menjaga ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat dan sektor transportasi.
