Banda Aceh | TubinNews.com – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengajak mahasiswa meningkatkan literasi digital dan memperkuat nalar kritis untuk menangkal hoaks. Ia mengingatkan masyarakat agar memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya di media sosial.
Pesan tersebut disampaikan Ruddi saat mengisi Kuliah Umum Gelora Kebangsaan X yang digelar Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Himadikwara) di Auditorium FKIP Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Kamis (15/10).
Kegiatan itu mengangkat tema “Demokrasi di Era Algoritma: Menjaga Identitas Bangsa dan Menangkal Hoaks”.
Algoritma Memengaruhi Arus Informasi
Ruddi menjelaskan, algoritma media sosial memengaruhi informasi yang diterima pengguna. Teknologi tersebut juga dapat membentuk sudut pandang dan menentukan isu yang mendapat perhatian publik.
Menurutnya, masyarakat perlu menggunakan teknologi secara bijak tanpa mengabaikan kemampuan berpikir kritis.
“Algoritma dapat memengaruhi informasi yang kita lihat, sudut pandang yang kita terima, dan isu yang menjadi perhatian publik. Tantangan kita bukan menolak teknologi, tetapi memastikan algoritma tidak menggantikan nalar kritis dalam berpikir dan mengambil keputusan,” ujarnya.
Ia menilai hoaks mudah menyebar ketika masyarakat menerima informasi tanpa memeriksa sumber dan kebenarannya. Judul provokatif serta informasi yang sesuai dengan keyakinan pembaca juga dapat memicu reaksi tanpa pertimbangan.
”Ketika kita langsung membagikannya tanpa memeriksa kebenarannya, kita justru ikut memperluas penyebaran hoaks. Ingat, mudah viral bukan berarti benar,” tegasnya.
Mahasiswa Didorong Jadi Pelopor Literasi Digital
Ruddi mengingatkan bahwa algoritma dapat membuat pengguna terus menerima informasi dengan sudut pandang serupa. Kondisi ini berisiko membatasi pemahaman terhadap pandangan lain.
Karena itu, ia mendorong mahasiswa membiasakan diri memeriksa sumber informasi dan membandingkannya dengan referensi tepercaya sebelum mengambil kesimpulan.
”Jangan mudah percaya dan jangan terburu-buru membagikan sesuatu. Verifikasi terlebih dahulu agar kita tidak menjadi bagian dari masalah di ruang digital,” nasehatnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam membangun budaya literasi digital. Sebagai kelompok terdidik dan calon pendidik, mahasiswa diharapkan dapat mengajak masyarakat berpikir kritis serta menjaga dialog yang sehat di tengah perbedaan.
“Mahasiswa bukan sekadar pengguna media digital, tetapi juga pelopor literasi, penjaga nalar kritis, dan penggerak persatuan bangsa,” ujarnya.
Polri Dorong Sinergi Jaga Ruang Digital
Ruddi menambahkan, Polri membutuhkan dukungan masyarakat untuk menjaga ruang digital yang aman dan demokratis. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui edukasi, penanganan persoalan, serta penegakan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Ia berharap mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dan tidak menjadikan perbedaan pendapat sebagai alasan untuk memecah persatuan.
”Berbeda boleh, menguji informasi wajib, dan menjaga persatuan adalah tanggung jawab bersama. Jangan biarkan algoritma menentukan cara kita berpikir,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ruddi juga memperkenalkan slogan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yakni “Salam Polisi, Polisi Bersama Masyarakat”.
FKIP USK Buka Peluang Kolaborasi
Sementara itu, Dekan FKIP USK, Dr. Amiruddin, mengatakan kuliah umum tersebut merupakan kegiatan rutin fakultas, khususnya Program Studi PPKn.
Ia mengapresiasi kehadiran Kapolda Aceh yang bersedia berbagi pengetahuan dengan mahasiswa meski baru sekitar empat bulan bertugas. Menurutnya, kehadiran tersebut menunjukkan perhatian terhadap dunia pendidikan.
Amiruddin juga menyatakan FKIP USK terbuka untuk bekerja sama dengan kepolisian dalam menjaga ketenteraman dan mendukung berbagai program melalui sinergi antarlembaga.
”Adanya keterkaitan sejumlah jurusan di FKIP dengan tugas Polri membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antara kedua institusi dimasa depan,” pungkasnya.
