Banda Aceh | TubinNews.com – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta pemerintah kabupaten dan kota segera menyiapkan lahan untuk hunian tetap (huntap) bagi korban bencana. Ia menargetkan pembangunan huntap rampung pada 2027.
Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh, menyampaikan arahan itu dalam rapat pemutakhiran Rencana Induk (Renduk) kebutuhan rumah pascabencana. Ia mengikuti rapat secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Selasa (20/10). Pemerintah kabupaten dan kota se-Aceh turut mengikuti rapat tersebut.
Dek Fadh menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan lahan sebelum pembangunan dimulai. Menurutnya, persoalan lahan tidak boleh menghambat pembangunan huntap.
“Untuk masalah rumah ini, 2026–2027 harus siap semua. Tanggung jawab kepala daerah menyediakan lahan. Tahun 2027 harus sudah siap. Jangan sampai rumahnya siap dibangun, tetapi lahannya tidak ada,” kata Dek Fadh.
Bencana Merusak 402.197 Rumah
Data pemerintah kabupaten dan kota mencatat bencana merusak 402.197 rumah di Aceh. Rinciannya meliputi 50.396 rumah rusak berat, 73.097 rumah rusak sedang, dan 278.704 rumah rusak ringan.
Untuk rumah rusak berat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun 18.030 unit huntap secara komunal di atas lahan yang disiapkan pemerintah. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membangun 32.366 unit lainnya di atas lahan yang disiapkan korban banjir.
Namun, jumlah kebutuhan rumah masih dapat berubah. Karena itu, pemerintah daerah perlu memverifikasi dan memvalidasi data sesuai kondisi di lapangan.
Dek Fadh juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperbarui data rumah rusak melalui aplikasi Jitupasna. Pembaruan tersebut membantu pemerintah memastikan jumlah dan kebutuhan huntap secara akurat.
Pemda Diminta Dukung Pembangunan Huntap
Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Wahyu Bintono Hari Bawono, turut meminta pemerintah daerah mendukung percepatan pembangunan huntap di Aceh.
Wahyu menyebut 50 paket pekerjaan pembangunan huntap di Aceh telah menandatangani kontrak pada 2026. Pihaknya juga mengumpulkan para pemenang proyek di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memberikan arahan pelaksanaan pekerjaan.
Ia meminta para pelaksana menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, sesuai target, dan tepat guna. Namun, Wahyu mengakui waktu pengerjaan menjadi tantangan karena proyek harus mengejar target hingga akhir tahun.
“Kami berharap pemerintah kabupaten dan kota terus berkoordinasi dengan pelaksana proyek, terutama dalam penyediaan lahan dan perbaikan akses jalan, agar pembangunan huntap berjalan lancar dan bisa segera dimanfaatkan masyarakat,” pungkasnya.
