Banda Aceh | TubinNews.com – Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, mengajak para keuchik memperkuat deteksi dini dan koordinasi dengan aparat keamanan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tingkat gampong. Hingga Mei 2026, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Polresta Banda Aceh, tercatat 38 kasus narkoba dengan 57 tersangka di wilayah Kota Banda Aceh.
Hal tersebut disampaikan Afdhal saat membuka Sosialisasi dan Deklarasi Komitmen Para Keuchik dalam Mewujudkan Kamtibmas yang Aman, Tertib, dan Kondusif di Kota Banda Aceh, di Balai Keurukon, Senin (28/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Afdhal mengajak para keuchik, aparatur gampong, aparat keamanan, dan unsur terkait memperkuat sinergi untuk menjaga keamanan serta ketertiban di setiap wilayah.
“Tidak mungkin kami mampu menyelesaikan permasalahan sendiri tanpa bantuan bapak dan ibu sekalian,” ujar Afdhal.
Menurutnya, persoalan kamtibmas membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama perangkat gampong yang berinteraksi langsung dengan warga dan memahami kondisi sosial di lingkungannya.
Sebagai ibu kota Provinsi Aceh, Banda Aceh memiliki posisi strategis sehingga keamanan dan ketertiban kota perlu dijaga melalui kerja sama pemerintah, aparat keamanan, aparatur gampong, dan masyarakat.
Afdhal juga menyoroti persoalan narkoba yang dinilai membutuhkan perhatian bersama, terutama karena dampaknya terhadap generasi muda. Data mengenai 38 kasus dengan 57 tersangka hingga Mei 2026, menurutnya, menjadi salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas unsur.
“Penting bagi kita mencari solusi bersama. Kita perlu memperkuat sinergi antara seluruh unsur yang ada di setiap gampong,” katanya.
Ia menilai keuchik memiliki posisi strategis dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan karena dekat dengan masyarakat dan memahami perkembangan situasi di wilayah masing-masing.
Karena itu, para keuchik diminta tidak ragu menyampaikan dan melaporkan persoalan yang muncul di gampong. Informasi dari tingkat gampong diharapkan membantu pemerintah dan aparat terkait mengambil langkah penanganan secara lebih cepat dan tepat.
Meski demikian, Afdhal menekankan bahwa penanganan persoalan masyarakat harus tetap mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan pembinaan.
“Pemerintah kota akan terus turun ke lapangan untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Dari sana kita bisa melihat masalahnya bersama-sama dan mencari solusi yang terbaik,” ujarnya.
Afdhal berharap deklarasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan kepedulian bersama dalam menjaga keamanan serta menangani persoalan di tengah masyarakat.
Ia juga mengajak para keuchik dan seluruh perangkat gampong mendukung program pemerintah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Tanpa bantuan para keuchik dan seluruh perangkat gampong yang ada, kami tidak yakin berbagai permasalahan di Kota Banda Aceh dapat kami selesaikan dengan baik,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabinda Aceh, Dandim 0101/Kota Banda Aceh, Kapolresta Banda Aceh, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta para keuchik se-Kota Banda Aceh.
