Banda Aceh, Tubinnews.com – Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah Simeulue, Hermansyah, yang juga merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam politik Aceh, mengingatkan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, untuk tidak melakukan upaya yang dapat memecah belah hubungan antara Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), serta antara Pemerintah Aceh dengan Legislatif.
“Saya memperingatkan kepada ketua YARA agar tidak memprovokasi antara DPRA dengan Gubernur (Muallem), itu akan memperumit masalah, akan menjadi polemik yang baru lagi”, kata Man Cobra sapaan akrabnya di Banda Aceh, Selasa (25/2/2025).
Peringatan tersebut disampaikan Hermansyah terkait dinamika politik Aceh yang belakangan ini semakin memanas. Menurutnya, dalam situasi saat ini, hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun Aceh yang lebih baik.
Man Cobra menegaskan bahwa baik Mualem maupun Ketua DPRA memiliki peran vital dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, hubungan di antara keduanya perlu dijaga agar tidak ada saling gesekan yang menghambat proses-proses yang krusial dalam menjalankan amanah rakyat Aceh.
“Begitu pula, hubungan yang harmonis antara Pemerintah Aceh dan legislatif juga menjadi kunci agar program-program pembangunan yang telah dirancang dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Kerjasama yang solid antara keduanya akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal untuk kemajuan Aceh,” ujar Hermansyah.
Lebih lanjut, Hermansyah mengingatkan bahwa sebagai seorang tokoh masyarakat dan figur yang dihormati, Ketua YARA seharusnya lebih bijaksana dalam menghadapi dinamika politik yang terjadi. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang sengaja memperburuk hubungan antar tokoh atau lembaga demi kepentingan sesaat yang hanya akan menambah ketegangan politik.
“Kita berharap semua pihak, terutama mereka yang berada dalam posisi strategis, agar lebih mengedepankan persatuan dan kerjasama. Fokus utama kita semua adalah untuk kepentingan rakyat Aceh, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” pungkasnya.
Sebagai penutup, Hermansyah menekankan bahwa KPA Simeulue memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas politik di Aceh. Ia berharap agar semua pihak mampu berperan dengan bijaksana dan menghindari konflik yang tidak produktif.
“Saya berharap agar semua pihak yang memiliki pengaruh politik dapat bersama-sama menjaga ketenangan dan stabilitas di Aceh. Hanya dengan persatuan dan kesatuan, Aceh dapat maju dan rakyatnya sejahtera,” tutup Hermansyah dengan penuh harap.
