HukrimHukum

Kuasa Hukum DS Bantah Penggelapan Dana Arisan Online Rp275 Juta

×

Kuasa Hukum DS Bantah Penggelapan Dana Arisan Online Rp275 Juta

Sebarkan artikel ini
Foto: Ilustrasi
Foto: Ilustrasi

Banda Aceh | TubinNews.com – Kuasa hukum DS alias DD membantah tuduhan penggelapan dana arisan online sebesar Rp275 juta yang dilaporkan seorang peserta berinisial BHH (42) ke Polda Aceh.

‎BHH melaporkan kasus tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Aceh pada Kamis (19/11/2026). Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/353/XI/2026/SPKT/POLDA ACEH. Saat membuat laporan, BHH didampingi tim kuasa hukum dari Kantor Pengacara Yusi Muharnina & Partners.
‎
‎Kuasa hukum pelapor, Yusi Muharnina, menyebut DS alias DD merupakan admin sekaligus pengelola arisan daring dengan iuran Rp25 juta per bulan yang beroperasi di Banda Aceh. Menurutnya, kliennya seharusnya menerima dana arisan saat pencairan nomor urut ke-11.

Sementara itu, tim kuasa hukum DS membantah tuduhan tersebut. Mereka menyebut dana yang menjadi objek laporan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi kliennya, melainkan telah disalurkan kepada pihak yang dinilai berhak berdasarkan hasil penghitungan dan kesepakatan internal anggota arisan.

Bantahan tersebut disampaikan tim kuasa hukum DS, Ata Azhari, Muhammad Iqbal, dan Astrid Miranti, dalam konferensi pers di Banda Aceh, Sabtu (21/11/2026).

Iqbal menjelaskan, persoalan itu bermula dari perbedaan klaim kepemilikan nomor penarikan atau get, tunggakan iuran, serta penghitungan hak dan kewajiban sejumlah anggota.

Ia mengatakan, para anggota telah menggelar musyawarah pada 9 Juli 2026. Pertemuan tersebut dihadiri lima orang perwakilan dari delapan anggota dan disaksikan kuasa hukum.

Dalam musyawarah itu, para peserta sepakat menyerahkan pengelolaan sementara Get Nomor 11 periode Juli 2026 kepada DS selaku admin arisan.

Pengelolaan tersebut bertujuan menghitung hak masing-masing anggota berdasarkan urutan nomor get, bukti transfer, serta catatan dan pernyataan dalam grup WhatsApp.

Iqbal menyebut keputusan itu mempertimbangkan tunggakan iuran dan perubahan klaim kepemilikan nomor get. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap pemenuhan hak anggota lainnya.

Baca Juga :  Kapolresta Banda Aceh: Penimbun Beras Siap-Siap Hadapi Jerat Pidana

Kuasa Hukum Sebut Dana Telah Disalurkan

Tim kuasa hukum DS juga menyatakan dana Rp275 juta telah disalurkan melalui transfer kepada pihak yang dinilai berhak.

Menurut mereka, proses penyaluran berlangsung secara terbuka dan disaksikan anggota arisan lainnya.

Iqbal menambahkan, pihaknya telah memberikan kesempatan kepada pelapor untuk menunjukkan bukti apabila merasa berhak menerima Get Nomor 11. Kesempatan itu juga mencakup penyampaian klaim atas penerimaan dana pada periode sebelumnya.

Dalam proses klarifikasi, pihak DS turut memperlihatkan bukti transfer dan dokumen pengelolaan arisan. Dokumen tersebut memuat riwayat pembayaran iuran serta penerimaan dana para anggota.

Namun, kuasa hukum mengakui masih terdapat perbedaan keterangan mengenai penerimaan dana pada bulan-bulan sebelumnya. Perbedaan itu tetap muncul meskipun para pihak telah melihat bukti transaksi dan dokumen pengelolaan arisan.

Iqbal menilai, penyelesaian persoalan tersebut harus mempertimbangkan seluruh bukti transaksi, riwayat pembayaran, serta kesepakatan para anggota.

“Persoalan ini harus dilihat secara utuh. Tidak bisa hanya berdasarkan satu pernyataan, tetapi perlu dicocokkan dengan seluruh bukti transfer, catatan pembayaran, dan kesepakatan yang pernah dibuat para anggota,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa kliennya membantah tuduhan penggelapan tersebut. Menurutnya, persoalan ini berkaitan dengan perbedaan penghitungan hak dan kewajiban anggota yang perlu diperiksa berdasarkan bukti serta kesepakatan yang ada.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *