Jakarta | TubinNews.com – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut kasus penyewaan rumah dinas oleh Kasi Intel Gartap-1/Jakarta Letkol Inf Arman untuk markas judi online (judol) sebagai hal yang memalukan bagi TNI Angkatan Darat (AD).
Maruli menegaskan, TNI AD tidak akan melindungi prajurit yang terlibat dalam kasus tersebut. Ia memastikan Polisi Militer telah menahan Letkol Inf Arman untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
“Ini justru hal yang sangat memalukan buat kami,” kata Maruli dalam keterangan video Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), dikutip dari Kompas pada Sabtu (10/10).
Maruli menduga Arman mengetahui rumah dinasnya disewakan untuk aktivitas judi online. Rumah tersebut berada di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur.
”Sudah, orang yang menyewakan tempat tersebut ya kemungkinan dia tahu,” ujarnya.
Saat ini, Arman ditahan di Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jayakarta. Maruli mengatakan penyidik masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan keterlibatan pihak-pihak terkait.
“Sudah di POM sekarang, sudah kita terus selidiki, perlu waktu lah untuk meyakinkan,” katanya.
Kapendam Jaya Letkol Noor Iskak mengatakan, berdasarkan informasi sementara, rumah dinas itu disewakan kepada masyarakat sipil. Namun, penyewa diduga menyalahgunakan rumah tersebut untuk aktivitas judi online.
“Info sementara, rumah disewakan ke masyarakat sipil dan disalahgunakan oleh penyewa rumah,” kata Noor Iskak, dikutip dari Lingkar.co.
11 Orang Diamankan
Kasus ini terungkap setelah warga melaporkan aktivitas mencurigakan di rumah dinas tersebut pada Minggu (4/10).
Menindaklanjuti laporan itu, personel Kodim 0505/Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan mendatangi lokasi. Petugas kemudian mengamankan sejumlah orang dan barang bukti.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan, petugas mengamankan 11 orang yang diduga menjadi operator judi online.
Petugas juga menyita 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan kartu tanda penduduk (KTP).
“Sebanyak 11 orang yang diduga sebagai operator diamankan, berikut sejumlah barang bukti,” kata Donny dalam keterangannya, Kamis (8/10).
Setelah penangkapan, petugas membawa 11 orang tersebut ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) untuk menjalani pemeriksaan. Petugas juga memasang garis polisi dan memutus aliran listrik di lokasi untuk kepentingan pengamanan serta penyelidikan.
Donny menegaskan, TNI AD tidak akan membiarkan fasilitas di lingkungan militer digunakan untuk kegiatan ilegal.
“TNI AD tidak akan membiarkan fasilitas yang berada dalam lingkungannya digunakan untuk kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Rumah Dinas Tidak Boleh Disewakan
Penyewaan rumah dinas kepada pihak lain bertentangan dengan ketentuan penggunaan rumah negara. Pemerintah mengatur hal tersebut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 31 Tahun 2005.
Selain itu, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2018 mengatur penggunaan rumah dinas di lingkungan Kementerian Pertahanan. Rumah dinas tidak boleh diperjualbelikan, disewakan, atau dialihkan kepada pihak lain di luar kepentingan kedinasan.
Maruli menjelaskan, KPAD Cijantung merupakan kompleks yang dihuni para pensiunan TNI. Namun, sebagian rumah di kawasan tersebut masih ditempati prajurit aktif.
Ia menilai keterlibatan warga dalam melaporkan aktivitas mencurigakan turut membantu pengungkapan kasus tersebut.
“Saya pikir ya kalau masyarakat sekitar ikut merasa mengamankan, saya pikir bagus kan jadinya ya,” pungkas Maruli.
