Banda Aceh | TubinNews.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, akan menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait pemanfaatan cadangan minyak dan gas (migas) di Blok Andaman untuk mendukung program hilirisasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat strategis yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (25/6/2026).
Hilirisasi migas di KEK Arun dinilai sejalan dengan program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, di mana pengembangan KEK Arun Lhokseumawe menjadi salah satu proyek prioritas.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, di antaranya Asisten II Setda Aceh T. Robby Izra, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh Zaini, Kepala Dinas ESDM Aceh Asnawi, serta sejumlah pakar migas dan akademisi dari Universitas Syiah Kuala.
Guru Besar USK, Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, menilai langkah Gubernur Aceh menyurati Presiden merupakan keputusan strategis yang dapat membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Aceh.
“Itu langkah yang tepat, dan sangat bagus untuk Aceh,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa Blok Andaman diproyeksikan menghasilkan gas dan kondensat dalam jumlah besar. Saat ini, sekitar 300 MMSCFD gas dari blok tersebut baru direncanakan untuk kebutuhan listrik melalui PLN.
Padahal, menurut para ahli, gas tersebut juga berpotensi diolah menjadi methanol dan hidrogen yang dapat mendukung kebutuhan industri nasional, termasuk program biodiesel berbasis kelapa sawit.
Selain itu, kondensat dari Blok South Andaman yang diperkirakan mencapai 7.500 barel per hari dinilai dapat menjadi pemicu berdirinya industri refinery di Aceh.
“Dengan berdirinya berbagai industri itu, maka akan berdampak pada tenaga kerja dan ekonomi Aceh,” kata Jasman.
Rapat juga menyepakati perlunya alokasi kuota gas khusus untuk Aceh agar manfaat sumber daya alam tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah.
Selain menyurati Presiden, Pemerintah Aceh juga akan mengundang secara khusus Mubadala Energy dan SKK Migas guna membahas secara detail skema pengembangan migas di Blok Andaman.
“Kita perlu tahu secara pasti dan melihat langsung bagaimana skema mereka secara detail,” ujar akademisi USK, Prof. Dr. Izarul Machdar.
Dalam rapat itu juga terungkap bahwa Pemerintah Aceh hingga kini belum menerima dokumen resmi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman dari SKK Migas.
Menutup rapat, Sekda Aceh M. Nasir Syamaun menegaskan dua keputusan utama yang telah disepakati.
“Pertama, Gubernur menyurati Presiden agar migas Blok Andaman menjadi daya dorong hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe. Kedua, mengundang Mubadala dan SKK Migas ke Aceh,” kata Nasir.
