Banda Aceh | TubinNews.com — Perselisihan antara Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi dan Hasan Basri, akhirnya berujung damai setelah dimediasi oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam pertemuan yang berlangsung di rumah dinas Wagub Aceh, Kamis malam (2/4/2026).
Kesepakatan damai tersebut ditandai dengan momen berangkulan antara kedua pimpinan daerah, disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur serta sejumlah tokoh masyarakat Pidie Jaya yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Langkah mediasi ini dilakukan Pemerintah Aceh sebagai bentuk respons cepat untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah, sekaligus memastikan pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya tetap berjalan kondusif.
Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan diawali dengan makan malam bersama, sebelum dilanjutkan dengan dialog tertutup yang melibatkan Bupati, Wakil Bupati, Wakil Gubernur, serta tokoh masyarakat, termasuk Ketua MPU Pidie Jaya, Abiya Kuta Krueng.
Dalam forum tersebut, masing-masing pihak menyampaikan pandangan serta komitmennya untuk menyelesaikan persoalan kewenangan yang sebelumnya sempat mencuat ke publik.
Upaya mediasi yang dilakukan Fadhlullah berlangsung secara bertahap sejak pagi hari. Ia terlebih dahulu bertemu secara terpisah dengan Wakil Bupati Hasan Basri untuk menyerap aspirasi dan memahami persoalan dari sudut pandangnya.
Selanjutnya, pada siang hari, Fadhlullah menerima Bupati Sibral Malasyi guna memperoleh perspektif dari pihak lainnya. Pada sore hari, ia juga menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat Pidie Jaya yang turut mendorong proses rekonsiliasi.
Puncak mediasi berlangsung pada malam hari saat seluruh pihak dipertemukan dalam satu forum. Melalui dialog yang intens dan konstruktif, kedua belah pihak akhirnya sepakat mengakhiri konflik.
Fadhlullah menyampaikan bahwa mediasi tersebut merupakan langkah cepat Pemerintah Aceh untuk meredam gejolak pemerintahan di Pidie Jaya agar tidak berdampak pada jalannya pembangunan daerah.
“Mediasi ini merupakan langkah cepat Pemerintah Aceh untuk meredam gejolak pemerintahan di Pidie Jaya, agar upaya pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat oleh berbagai persoalan,” ujar Fadhlullah.
Ia menegaskan, perdamaian ini penting demi memastikan roda pemerintahan berjalan stabil, sehingga pembangunan di Pidie Jaya dapat berlangsung lebih lancar, efektif, dan kondusif.
“Yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan dapat kembali berjalan solid, fokus pada pelayanan kepada masyarakat, dan memastikan pembangunan di Pidie Jaya terus bergerak maju,” ujarnya.
