Jakarta | TubinNews.com – Menjelang mulai beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 31 Maret 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan seluruh mitra untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara profesional dan berintegritas. BGN menegaskan tidak boleh ada praktik kecurangan, khususnya dalam pengadaan bahan baku yang dialokasikan sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan pihaknya tidak akan segan menjatuhkan sanksi tegas kepada mitra yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk mark up harga maupun tekanan terhadap Kepala SPPG (KaSPPG).
“Mitra yang mark up harga gila-gilaan dan menekan Kepala SPPG, pengawas gizi dan pengawas keuangan, akan saya minta kedeputian Tauwas untuk suspend tanpa pemberian insentif karena termasuk pelanggaran berat,” ucapnya di Jakarta, Minggu (29/3).
Menurut Nanik, tindakan tersebut tidak hanya merugikan program, tetapi juga mencederai tujuan utama MBG dalam menyediakan layanan gizi bagi masyarakat secara tepat sasaran. Ia menilai mitra yang telah menerima insentif seharusnya bekerja sesuai aturan yang berlaku.
“Saya minta untuk tidak diberikan insentif juga karena mitra yang demikian tidak akan pernah puas. Sudah dikasih insentif, masih saja nakal mark up harga bahan baku,” tegas Nanik lagi.
Sebagai langkah penindakan, BGN akan menjatuhkan sanksi berupa penghentian operasional sementara (suspend) selama satu minggu kepada mitra yang terbukti melanggar. Masa tersebut diberikan sebagai kesempatan bagi mitra untuk melakukan evaluasi dan menyatakan komitmen perbaikan.
“Kita suspend satu minggu sampai mereka membuat pernyataan tidak mark up harga dan tidak monopoli menjadi supplier sendiri. Itu pelanggaran berat,” kata Nanik.
BGN berharap peringatan ini menjadi perhatian serius bagi seluruh mitra agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran, seiring dimulainya operasional SPPG pada akhir Maret 2026.
