Jakarta | TubinNews.com — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bersifat tidak tetap dan sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah Indonesia untuk dihentikan kapan pun apabila dinilai tidak sejalan dengan kepentingan nasional maupun kemanusiaan.
Penegasan tersebut disampaikan Seskab Teddy untuk meluruskan berbagai spekulasi terkait posisi Indonesia dalam forum perdamaian internasional tersebut, termasuk isu kewajiban pendanaan yang dikaitkan dengan keanggotaan BoP.
Dikutip dari laman Setkab, Kamis (5/2/2026), Teddy menjelaskan, dana sebesar USD 1 miliar yang selama ini disebut-sebut bukanlah kewajiban keanggotaan, melainkan dana rekonstruksi Gaza yang bersifat sukarela dan tidak mengikat negara anggota.
“Saat ini Indonesia resmi bergabung bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan,” katanya.
Ia menambahkan, mekanisme keanggotaan dalam BoP memberikan fleksibilitas penuh kepada negara anggota, termasuk dalam hal kontribusi pendanaan.
“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Teddy menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace merupakan langkah konkret untuk terlibat langsung dalam upaya meredam konflik dan mengurangi peperangan di Palestina, bukan sekadar partisipasi simbolik dalam forum internasional.
“Bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” tandasnya.
Dalam konteks kebijakan luar negeri, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa setiap langkah diplomasi Indonesia harus menghasilkan manfaat nyata dan terukur bagi kepentingan nasional. Penekanan tersebut disampaikan Presiden saat bertemu sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Rabu (4/2/2026).
Menurut Seskab Teddy, orientasi diplomasi yang berfokus pada hasil konkret tersebut tercermin dari berbagai capaian strategis Indonesia dalam satu tahun terakhir, salah satunya adalah bergabungnya Indonesia dalam kelompok ekonomi besar dunia, BRICS.
“Indonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan, di antaranya Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India yang merupakan kekuatan ekonomi dunia,” ungkap Seskab Teddy.
Selain itu, pemerintah juga mencatat sejumlah capaian penting lainnya, termasuk penetapan tarif dagang nol persen di 27 negara Uni Eropa serta kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi.
Capaian strategis lainnya adalah keterlibatan Indonesia dalam perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, yang disebut telah memberikan dampak signifikan terhadap penurunan eskalasi konflik.
“Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi AS. Pascapenandatanganan perjanjian, jumlah konflik dan korban pun telah berkurang signifikan,” kata Seskab Teddy.
