Simeulue // TubinNews.com : Polemik yang melingkupi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Simeulue terus berlanjut, sehingga harus menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRK Simeulue dan pihak terkait, dengan isu kekurangan obatan RSUD di wilayah kabupaten Simeulue.
Mantan Direktur RSUD Simeulue angkat bicara tentang Pengkeliman BPJS rumah sakit Simeulue sebanyak 13 M, Andrianto menyampaikan, hebohnya informasi di berbagai media tentang Pengkeliman BPJS kabupaten Simeulue sehingga di tuding menghabiskan dana sebanyak 13 Miliyar selama tiga bulan selama saya menjabat.
Ia menyampaikan, bahwa benar uang klaim BPJS saat saya menjabat adalah sebesar Rp. 13 M dan memang pada dasarnya rata-rata penarikan klaim BJS tersebut sebesar 13 M setiap triwulannya ujarnya,
Dana Klaim BPJS tersebut sebesar 50 persen digunakan untuk membayar jasa pelayanan yang telah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, termasuk jasa pelayanan pending bulan Januari sampai dengan Juni 2024 dan sisanya digunakan untuk membeli obat, bahan habis pakai, alat kesehatan, merujuk pasien dan operasional rumah sakit lainnya.
Tambahnya, Kenapa tidak digunakan untuk membayar hutang kami jelaskan, sebagian klaim BPJS saat saya menjabat tersebut juga digunakan untuk membayar hutang-hutang yang lama, tapi tidak bisa secara keseluruhan karena kebutuhan obat dan operasional ke depannya juga membutuhkan anggaran yang besar, namun persoalan hutang dan lain BPJS ini juga dapat juga dipertanyakan ke Ibu direktur ungkapnya.
Selama bulan januari sampai dengan oktober ada klaim BPJS hampir sebesar Rp. 38 milyar, dan kenapa tidak juga digunakan untuk membayar hutang. Kenapa hutang yang hampir 7,6 M itu harus ditanggungkan pada saat saya menjabat sebagai PLT.
Lanjutnya, Hasil kesimpulan Rapat kerja dengan pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRK Simeulue dengan dr. Effie Masyitha Direktur RSUD dan mantan Plt. Direktur RSUD Andrianto selama 2 hari telah dibacakan oleh Bapak Haily, SE selaku Anggota komisi IV sebagai berikut:
1. Rapat kerja Bersama komisi IV (Bupati Definitif, BPJS, RSUD dan Dinas Kesehatan)
2. RSUD Simeulue melakukan proses percepatan pembayaran klaim BPJS Desember dan januari 2025
3. Pansus DPRK Simeulue, terkait pengelolaan manajemen BLUD RSUD
4. Audit Khusus oleh APIP dan BPK terkait pengelolaan Anggaran RSUD
5. Qanun di RSUD bagian pokir dan pembayaran masalah membayar surat Kesehatan dalam mengikuti TES
6. RSUD memohon agar kiranya Anggota DPRK Simeulue dapat mengalokasikan dana pokir untuk pembelian 2 (dua) unit ambulance
7. Direktur RSUD melakukan komunikasi terus dengan komisi IV dan pimpinan DPRK Simeulue
8. Mengaktifkan fungsi Dewan Pengawas BLUD RSUD
9. Bupati Simeulue menyurati pertamina terkait alokasi BBM RSUD SImeulue.
Jadi hasil Kesimpulan diatas tidak ada yang menyatakan Tiga Bulan Menjabat Plt Dirut RSUD Simeulue Klaim BJPS Rp 13 Miliar, DPRK Minta Audit Khusus, pada dasarnya saya sangat setuju apa bila dilakukan Audit RBA RSUD Tahun Anggaran 2024.
Tentang Maslah BPK hadir kabupaten Simeulue, ia menyampaikan kita setuju biar terbuka kedepannya tutupnya.
