Banda Aceh | TubinNews.com – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, memaparkan sejumlah inovasi digital dan program pelayanan masyarakat untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Pemaparan itu berlangsung dalam penilaian keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Aceh di Geuceu Komplek, Rabu (14/10).
Ia mengatakan, Pemko Banda Aceh terus meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang mudah, cepat, dan transparan. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan layanan digital, sistem pengaduan, serta pelayanan langsung kepada warga.
“Harapan kita ke depan, peningkatan ini semakin terintegrasi. Tidak hanya laporan masyarakat ke pemerintah kota, tetapi juga antara gampong, kecamatan, dan pemerintah kota, sehingga pelayanan bisa berjalan lebih baik,” ujar Illiza seusai kegiatan.
Saat ini, Pemko Banda Aceh mengelola 58 aplikasi. Sebanyak 26 aplikasi mendukung layanan informasi publik, sedangkan 32 lainnya digunakan untuk administrasi pemerintahan.
Salah satu layanan yang dikembangkan ialah aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) versi 2.0. Aplikasi ini menawarkan tampilan yang lebih mudah digunakan, proses permohonan informasi yang ringkas, serta fitur pelacakan permohonan secara real-time.
Pemko Banda Aceh juga mengembangkan SALEUM (Sarana Aduan Layanan Elektronik Untuk Masyarakat) sebagai saluran pengaduan warga. Layanan ini berawal dari kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui replikasi aplikasi JAKI pada 2025, kemudian dikembangkan secara mandiri sesuai kebutuhan daerah.
Selain layanan digital, pemerintah kota mengandalkan Command Center untuk mengintegrasikan data dari berbagai perangkat dan aplikasi. Sistem ini membantu pemantauan kondisi kota, penanganan kejadian, serta pengambilan keputusan berbasis data.
Pemko Banda Aceh juga menjalankan sejumlah program pelayanan langsung, seperti Forum Suara Warga, Ambulans Puskesmas Keliling, Dokter Saweu Sikula, dan Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Pemerintah kota turut menyediakan akses Wi-Fi gratis di sejumlah ruang publik dan masjid.
Dalam mendukung pengawasan ruang publik, Pemko Banda Aceh memanfaatkan kamera CCTV dan voice announcer di sejumlah lokasi, termasuk kawasan wisata Ulee Lheue. Pemerintah kota juga merencanakan penambahan CCTV di Kampung Jawa dan sejumlah titik rawan lainnya.
Penguatan keterbukaan informasi turut menyasar tingkat gampong. Pemko Banda Aceh membentuk dan mendampingi PPID gampong di sembilan kecamatan untuk memperluas akses informasi serta meningkatkan koordinasi pelayanan.
Illiza menyebut keterbukaan informasi tidak hanya menyangkut ketersediaan data dan dokumen pemerintah. Masyarakat juga harus memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan.
Dalam pemaparannya, Wali Kota turut menyampaikan capaian Pemko Banda Aceh, termasuk predikat Sangat Baik dalam evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat pemerintah daerah tahun 2025 serta penghargaan di bidang inovasi dan pelayanan pengaduan masyarakat.
Ke depan, Pemko Banda Aceh berencana mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan untuk mendukung digitalisasi layanan pendidikan, kesehatan, dan perizinan.
Illiza menegaskan, berbagai inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel.
“Insyaallah, kita terus berjuang agar informasi publik dan ruang publik semakin terbuka, transparan, dan akuntabel. Ini bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” pungkasnya.
