Banda Aceh | TubinNews.com – Isu transparansi anggaran penanganan bencana kembali mencuat. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembela Tanah Aceh (GAMPATA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh, menuntut keterbukaan pengelolaan bantuan dan penggunaan dana penanganan bencana hidrometeorologi 2025.
“Kami ingin adanya transparansi penggunaan dana serta mekanisme distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Kami meminta aparat penegak hukum turun tangan jika ditemukan indikasi pelanggaran dalam pengelolaan anggaran bencana,” ujar Koordinator Lapangan GAMPATA, Saputra Ariga, Banda Aceh, Senin (02/03/2026).
Ia menyayangkan belum adanya perwakilan pemerintah yang menemui massa sejak awal aksi berlangsung. Menurutnya, hal tersebut menimbulkan persepsi negatif di tengah publik.
“Mereka tidak berani menjumpai kita, berarti ada yang tidak beres di dalam sana,” katanya dalam orasi.
Selain itu, ia juga mendesak Gubernur Aceh agar menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi masing-masing, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
“Kita menuntut kepada bapak gubernur untuk menempatkan orang-orang yang berkapasitas di bidangnya, karena sampai saat ini belum ada Pemerintah Aceh yang mampu menjawab setiap tuntutan massa aksi,” lanjutnya.
Mahasiswa turut meminta agar pemerintah membuka dokumen perencanaan hingga laporan realisasi penanganan bencana secara transparan. Mereka juga menuntut publikasi nama relawan beserta rincian anggaran yang diterima, serta penjelasan terkait penggunaan dana TKD sebesar Rp1,6 triliun.
“Jika ada dugaan korupsi dalam penanganan bencana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas,” tegas Saputra.
Setelah berorasi beberapa waktu, massa akhirnya diterima oleh Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Muhammad Syahril. Ia menjelaskan mengenai bantuan logistik yang masuk ke Aceh melalui jalur lanud.
“Saya tadi menjelaskan soal bantuan yang masuk melalui lanud. Kemarin ada sekitar 2.500 ton logistik yang tiba di Aceh lewat jalur tersebut, berupa bahan makanan dan juga peralatan,” ujar Syahril.
Menurutnya, sekitar 2.500 ton logistik berupa bahan makanan dan peralatan telah tiba melalui jalur tersebut.
Meski sudah mendapat penjelasan, mahasiswa menyatakan belum puas. Mereka menilai keterangan yang disampaikan masih terbatas pada distribusi bantuan. “Kami datang ke sini untuk meminta pihak pemerintah transparan terkait anggaran secara menyeluruh. Tetapi, mereka belum menjawab-jawabnya,” tandas Saputra.
