Aceh Barat | TubinNews.com — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Dr. Kurdi, di Ruang Rapat Teuku Umar Setdakab Aceh Barat, Selasa (20/1/2026).
Rapat tersebut melibatkan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), perwakilan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta unsur terkait lainnya. Pertemuan ini difokuskan pada percepatan kesiapan teknis dan administratif pembangunan Sekolah Rakyat yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kurdi menjelaskan, terdapat dua poin utama yang harus segera ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pascasurvei lokasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Satuan Kerja Prasarana Strategis.
“Pertama terkait dengan administrasi seperti tata ruang, sertifikat tanah, dokumen lingkungan dan sebagainya itu sudah kita selesaikan. Sisanya kemarin secara teknis masih diperlukan peninggian atau timbunan di lokasi SR tersebut,” kata Kurdi.
Berdasarkan hasil pengecekan lapangan, setelah dilakukan pembersihan atau land clearing, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat masih membutuhkan penimbunan tambahan.
“Berdasarkan hasil pengecekan kata Kurdi, setelah dilakukan pembersihan atau land clearing terhadap lokasi pembangunan SR tersebut memerlukan penimbunan sekitar 40 cm sampai dengan 60 cm lagi,” ujarnya.
Untuk memenuhi kebutuhan teknis tersebut, Pemkab Aceh Barat akan melakukan penimbunan kembali dengan perhitungan matang. Kurdi menyebutkan, pemerintah daerah telah menyiapkan alat berat, namun berharap adanya kontribusi dari pihak swasta agar pelaksanaan proyek berjalan lebih cepat dan kolaboratif.
“Maka secara teknis kita harus melakukan penimbunan kembali, ini lah kita kalkulasikan, jadi alat berat ada di kita, karena ini Proyek Strategis Nasional (PSN) maka kita ingin ada kontribusi dari pihak swasta sehingga penanganan ini menjadi kolaborasi yang kuat,” katanya.
Menurut perhitungan sementara, penimbunan lahan Sekolah Rakyat membutuhkan sekitar 500 unit truk tanah. Skema kontribusi yang dibahas memungkinkan pihak swasta langsung mengangkut material ke lokasi, sementara alat berat telah disiapkan di area pembangunan.
“Alhamdulillah pihak perusahaan swasta sangat welcome, mereka berniat untuk membantu PSN tersebut. Intinya mereka semua setuju dengan dana CSR, nanti mereka akan menyampaikan langsung kepada pimpinannya,” ujar Kurdi.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kolaborasi lintas sektor ini dapat mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya peningkatan akses pendidikan dan pemerataan pembangunan di daerah.
