Banda Aceh | TubinNews.com — Pemerintah Provinsi Aceh terus mempercepat langkah pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Fokus utama saat ini diarahkan pada penyelesaian Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai fondasi pemulihan yang terukur dan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan bahwa meskipun sempat menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Aceh tetap mengoptimalkan pos belanja kategori mendesak agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan.
Hal tersebut disampaikan M. Nasir dalam rapat koordinasi bersama Tim Leader Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) yang berlangsung di ruang kerjanya, Rabu (21/1/2026).
“Target awal R3P selesai pada 20 Januari, namun kita sesuaikan kembali menjadi 30 Januari mendatang. Kami fokus pada aspek teknokratik agar pemulihan berjalan terukur,” ujarnya.
Dalam mendukung pemulihan lintas sektor, Pemerintah Aceh telah memetakan kekuatan sosial dengan melibatkan sekitar 150 Civil Society Organization (CSO) serta 96 sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Kolaborasi ini diarahkan untuk mengisi berbagai klaster pemulihan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
M. Nasir juga berharap adanya dukungan lebih fleksibel dari pemerintah pusat, khususnya dalam pembagian kewenangan pusat dan daerah terkait perbaikan infrastruktur vital seperti sungai dan jembatan, mengingat keterbatasan ruang fiskal daerah.
Sementara itu, Tim Leader SKALA, Petra Karetji, menjelaskan bahwa program SKALA dirancang bukan untuk menciptakan aktivitas baru, melainkan memperkuat dan mendukung prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.
“SKALA siap bekerja di belakang layar untuk mendukung strategi Pemerintah Aceh. Kami memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian Aceh dalam pengelolaan data, termasuk posisi Aceh yang kini menempati peringkat ke-8 nasional dalam pelayanan publik menurut Kemenpan,” ujar Petra.
Terkait pemulihan ekonomi pascabencana, Petra menyoroti potensi risiko sosial-ekonomi, seperti munculnya praktik tengkulak di tengah masyarakat terdampak. Meski pemulihan ekonomi tidak menjadi mandat utama SKALA, pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan DFAT serta program SIAP SIAGA guna menjajaki peluang dukungan lanjutan.
Dalam aspek mitigasi dan analisis pascabencana, SKALA telah melakukan uji coba pemetaan di Aceh Tamiang dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data utama. Selain itu, penggunaan platform Tilikan dan aplikasi SIGAP di tingkat gampong terus didorong sebagai sumber data lini depan.
Tak hanya itu, potensi kolaborasi dengan sektor akademik juga terbuka. Sebanyak 210 mahasiswa STIS diharapkan dapat terlibat langsung dalam pengumpulan data lapangan untuk memperkuat akurasi intervensi pemerintah dalam proses pemulihan pascabencana di Aceh.
