Banda Aceh | TubinNews.com — Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Jack Libya, menegaskan bahwa tidak pernah ada perintah resmi dari KPA Pusat kepada anggotanya untuk mengibarkan bendera bulan bintang, khususnya pada 25 Desember 2025.
Penegasan tersebut disampaikan Jack Libya melalui sebuah video pernyataan yang beredar luas di Banda Aceh dan berbagai platform media sosial, Kamis malam (25/12/2025), guna meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
BeritaTerkait
“Lon Jack Libya, Juru Bicara KPA Pusat. Hana perintah untuk peuek bendera tanggai 25 Desember 2025 (Saya Jack Libya, Juru bicara KPA Pusat. Tidak ada perintah untuk menaikkan bendera pada tanggal 25 Desember 2025),” tegasnya dalam video tersebut.
Jack Libya menjelaskan bahwa isu ajakan pengibaran bendera bulan bintang bukan berasal dari struktur resmi KPA, melainkan merupakan propaganda yang disebarkan oleh pihak tertentu dari luar Aceh. Ia secara terbuka menyebut nama Tgk Fajri yang disebut berada di luar negeri.
“Nyan bandum propaganda Tgk Fajri yang di lua nanggroe (ini semua propaganda Tgk Fajri dari luar negeri),” ujarnya.
Lebih lanjut, Jack Libya mengimbau seluruh anggota KPA di seluruh Aceh agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga ketenangan serta situasi kondusif di daerah.
Ia menekankan bahwa Aceh saat ini sedang berada dalam suasana duka akibat berbagai musibah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah.
“Lon harap bandum KPA ban sigom Aceh, bek terpengaruh ngon pernyataan Tgk Fajri yu peuek bendera. Aceh sedang berduka, Aceh sedang musibah (Saya harapkan semua KPA di seluruh Aceh, jangan terpengaruh dengan pernyataan Tgk Fajri yang suruh naikkan bendera. Aceh sedang berduka, Aceh sedang mengalami musibah),” katanya.
Jack Libya juga menegaskan bahwa persoalan bendera merupakan bagian dari dinamika panjang Aceh yang memiliki waktu dan momentum tersendiri. Namun, menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk memunculkan isu-isu yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan solidaritas kemanusiaan serta fokus pada upaya pemulihan dan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
