Pada suatu malam saya membaca sebuah berita berjudul “Prabowo Minta Sawit dan Tebu Ditanam di Papua untuk Hasilkan BBM”. Jujur, saya terkejut. Bukan karena isu sawitnya semata, tetapi karena pada waktu yang sama bencana besar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh belum juga tertangani dengan tuntas.
Pertanyaan pun muncul—apakah Presiden tidak mengetahui faktor utama di balik bencana tersebut? Ataukah ia tahu, tetapi memilih menutup mata?
Media-media telah menulis, merekam, dan memotret kondisi bencana secara gamblang. Pohon-pohon tumbang berserakan. Yang mengganjal, batang-batang kayu itu terlihat sudah bersih dari daun dan ranting. Di beberapa bagian, terlihat tanda cat semprot berupa angka “penanda” yang sulit dianggap kebetulan.
Para ahli kehutanan dan lingkungan, yang keilmuannya tidak diragukan, sudah berulang kali menyampaikan penyebab utama bencana ini. Bukan semata hujan atau angin, melainkan eksploitasi hutan. Hutan ditebang, lalu digantikan oleh sawit dan tambang.
Presiden Prabowo sendiri pernah berkata, “Sawit juga punya daun, sama seperti pohon pada umumnya.” Pernyataan ini sekilas terdengar logis. Namun masalahnya tidak sesederhana itu. Sawit tidak mampu menggantikan fungsi hutan alam dalam menahan air, menjaga struktur tanah, dan menyeimbangkan ekosistem.
Kelapa sawit memiliki sistem akar serabut. Layaknya pohon-pohon palem lainnya. Akarnya tumbuh dangkal di kedalaman 91 sentimeter. Dengan sistem seperti ini, akar-akar pohon sawit hanya berfungsi untuk menambatkan pohon di atas tanah dan gak memiliki kemampuan lebih untuk menyerap air hujan, apalagi menahan banjir.
Belum lagi fakta bahwa perkebunan sawit berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Dalam menanam sawit—lahan gambut mesti dikeringkan agar cocok dijadikan kebun kelapa sawit sehingga potensi kebakaran atau dibakar meningkat.
Ada cara lain agar tidak terlalu “berisik” seperti itu dalam membuka lahan, yaitu penebangan hutan. Jadinya, tidak ada asap yang bisa dilihat dan batang yang bisa menjadi “bukti” bisa dijual belikan. Oh iya, ada penelitian yang menyebut pengubahan lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit menghasilkan emisi karbon sebesar 174 ton.
Hewan yang menggantungkan hidupnya pada pohon jadi hidup susah. Biasa ia tinggal dan makan di sana. Tetapi semua sirna, semua telah diganti oleh sawit-sawit yang tidak bisa ditinggali dan dimakan buahnya. Mereka terpaksa masuk ke pemukiman warga.
Sulit dipercaya jika Presiden tidak mengetahui hal tersebut. Informasi ini tersedia luas, baik dari para ahli maupun dari lingkaran kekuasaan sendiri. Apalagi ketika Menteri Kehutanan menyebut Prabowo sebagai “presiden pencinta alam”.
Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar mengapa dengan keyakinan penuh justru muncul wacana menanam sawit di Papua?
Apakah ini sekadar kebijakan ekonomi? Ataukah ada agenda lain yang tidak pernah dijelaskan ke publik? Ada teman penulis berseloroh, jangan-jangan ini cara baru mengendalikan konflik OPM, seperti meniru pendekatan masa lalu terhadap GAM tentu saja dengan cara yang “lebih halus”. Tapi rasanya terlalu jauh untuk dipercaya.
Belajar untuk Lebih Baik Bukan Denial
Pak Presiden yang terhormat, Anda adalah kepala negara. Kebijakan Anda menentukan arah hidup jutaan rakyat. Seorang nasionalis, patriot, anti-antek asing semestinya memajukan negeri, bukan membiarkannya rusak perlahan.
Kita sudah punya bukti nyata dari dampak dari ekploitasi hutan secara besar-besaran di Sumatera ini. Bencana besar datang. Banyak rumah rusak, jembatan putus, kelaparan hingga kematian.
Alih fungsi hutan alam menjadi kebun sawit jelas tidak sepadan dengan risikonya. Benar, sawit menyumbang besar pada APBN. Namun apakah pemasukan itu layak ditukar dengan keselamatan lingkungan dan nyawa manusia?
Indonesia kaya sumber daya alam. Jika kemauan politiknya ada, selalu tersedia alternatif selain merusak hutan. Kita juga bisa meniru negara lain, bukan berarti kita ketergantungan. Hanya belajar.
“Jika” Papua benar-benar dijadikan wilayah baru ekspansi sawit, maka kita sedang menyiapkan bencana berikutnya. Dan jika itu terjadi, apakah responsnya nanti juga lambat? Apakah bantuan asing kembali ditolak? Atau para menteri kasih pernyataan aur-auran ? Semoga tidak.
Melalui tulisan ini, penulis hanya ingin menyampaikan satu hal kepada Presiden Prabowo Subianto — pikirkan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan. Rakyat akan menanggung akibat, elite hanya berleha di rumah dinas.
Kami ingin melihat bukti nyata, bukan sekadar pernyataan dan citra. Kalimat anda kemarin “jangan terlalu berterima kasih, ini kewajiban saya bekerja untuk rakyat” hanya sekedar opini sendiri. Membaca penyataan itu terasa hambar rasanya bagi penulis sangking frustasinya, apalagi mulut yang sama melahirkan kebijakan yang justru melukai rakyat itu sendiri.
Aceh tempat saya lahir dan besar sudah terkena efek negatif dari perusakan alam untuk menebalkan kantong koperasi dan oligarki. Salah satunya kantong yang terisi adalah Anda. Ya, anda wahai bapak presiden.
Bapak memiliki perusahaan bernama PT. Tusah Hutani Lestari yang menguasai 97.300 hektar yang membentang di empat kabupaten di Aceh, yaitu Aceh Tengah, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Utara. Daerah-daerah itu mengalami bencana banjir dan longsor yang sangat parah.
Saat di lokasi bencana di Aceh anda mengatakan bahwa akan berantas perusahaan perusak hutan. Apakah berani untuk melakukan hal tersebut pada kolega terdekat jika mereka terbukti. Pemberantasan bisa berlaku ke pada anda sendiri, tetapi apakah dijalankan ?
Tulisan ini mungkin hanya opini seorang warga biasa. Penulis bukan antek asing. Penulis bahkan belum pernah ke luar negeri. Bertemu orang asing pun paling sering hanya di pinggir jalan.
Namun justru karena itulah saya menulis karena yang dipertaruhkan adalah tanah tempat saya berpijak, dan masa depan yang akan kami warisi bersama
