Aceh | TubinNews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Golkar, Iskandar, menyatakan keprihatinan dan kekecewaan mendalam atas terus terjadinya pemadaman listrik berkepanjangan di wilayah Aceh Barat Selatan.
Menurutnya, sampai saat ini tidak ada langkah tegas yang diambil oleh Direktur PLN Aceh maupun manajemen PLN setempat untuk menangani persoalan serius ini.
“Pemadaman yang hampir berlangsung seharian penuh ini bukan sekadar urusan teknis ini telah menjadi krisis pelayanan publik yang memantik gejolak sosial,” ujar Iskandar.
Ia menyoroti dampak langsung terhadap kehidupan rakyat . Pelaku UMKM sangat dirugikan karena produksi atau pelayanan mereka terganggu bayi dan anak-anak yang tergantung pada alat listrik (pompa ASI, inkubator, peralatan medis) menjadi rentan terhadap hal-hal berbahaya aktivitas sehari-hari masyarakat menjadi terhambat akibat tidak adanya pasokan listrik yang stabil.
Iskandar menuntut pertanggungjawaban siapa yang bertanggung jawab atas kondisi ini? Apakah manajemen PLN Aceh lalai dalam pemeliharaan jaringan distribusi? Apakah sistem distribusi dan gardu induk telah diperkuat? Ia mendesak agar Gubernur Aceh segera mengambil tindakan nyata dengan memanggil Direktur PLN Aceh untuk menjelaskan kendala yang dihadapi. Bila tidak ada penjelasan yang memadai, Iskandar menyatakan siap mendukung usulan dievaluasi pimpinan PLN Aceh.
“Kita telah tunggu 1 × 24 jam solusi dari PLN belum tampak masyarakat tidak boleh terus dibiarkan dalam ketidakpastian,” tegasnya.
Iskandar mengingatkan bahwa menurut Undang‑Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, negara memiliki kewajiban menjamin penyediaan listrik yang andal, cukup, dan berkeadilan. Bila lembaga penyedia gagal memenuhi itu, maka harus ada konsekuensi.
Dalam kesempatan ini, Iskandar menyerukan agar penanganan gangguan teknis dan pemeliharaan rutin tidak dijadikan alasan bermasalah karena jaringan listrik di Barat Selatan sudah sering mengalami padam mendadak maupun bergilir.
Iskandar menegaskan keandalan listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat bukan sesuatu yang bisa ditawar hari ini masyarakat barat selatan Aceh menuntut bukan sekadar permohonan maaf melainkan solusi nyata dan keberlanjutan pelayanan listrik yang stabil dan aman.
