Simeulue | Tubinnews.com – Suasana sosial dan birokrasi di Kabupaten Simeulue mendadak dihebohkan oleh gelombang pengunduran diri sejumlah aparatur hukum desa secara massal. Fenomena ini tersebar luas melalui media sosial, WhatsApp grup dan Facebook.
Dalam video yang berdurasi 5.28 menit itu, terlihat salah seorang dari mereka membacakan poin-poin yang menunjukkan ia dan sejumlah pejabat desa menyatakan pengunduran dirinya secara terbuka. kejadian pengunduran diri aparatur hukum secara massal itu diketahui di Desa Kuala Makmur, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.
Langkah drastis tersebut diambil sebagai bentuk protes atas diberlakukannya Peraturan Bupati Simeulue Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025.
Dalam peraturan tersebut, terdapat ketentuan yang melarang pengalokasian dana desa untuk insentif petugas masjid, meunasah, serta imam chiek yang selama ini menjadi bagian penting dalam sistem sosial dan keagamaan masyarakat desa di Simeulue.
Aparatur hukum desa yang terdiri dari perangkat desa dan tokoh adat menyampaikan kekecewaannya atas kebijakan tersebut. Mereka menilai Perbup tersebut tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya lokal yang masih sangat mengandalkan peran aktif aparatur desa dalam menjaga nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat.
Tanggung jawab apratur hukum di desa diantaranya Imam chiek, petugas meunasah, pengurus masjid dan lainnya didesa, mengundurkan diri apratur desa videonya viral di media sosial.
Diketahui, para aparatur hukum desa juga bertanggung jawab dalam urusan-urusan penting seperti pemeliharaan rumah ibadah, pelaksanaan kifayah jenazah, hingga penyelenggaraan kegiatan keagamaan harian dan tahunan yang menjadi tradisi masyarakat setempat.
Hilangnya insentif dalam struktur pembiayaan desa membuat mereka merasa tugas-tugas itu tidak lagi mendapatkan dukungan layak dari pemerintah daerah. Menurut informasi yang beredar, pengunduran diri telah terjadi di sejumlah desa di berbagai kecamatan di Kabupaten Simeulue.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Simeulue terkait gelombang pengunduran diri ini. Namun, perbincangan hangat terus bergulir di masyarakat, baik di dunia nyata maupun media sosial, yang mayoritas mendukung langkah aparatur desa serta menuntut pemerintah daerah agar lebih sensitif terhadap realitas sosial di akar rumput.
