Aceh Singkil, Tubinnews.com – Tokoh Pemuda Desa Suka Makmur, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, menyampaikan keprihatinan serius terhadap dugaan buruknya pengelolaan aset dan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurut tokoh pemuda desa Suka Makmur, Rahman Syafi’i, mengungkapkan bahwa aset desa yang sebelumnya dikelola oleh BUMDes kini hilang entah kemana. Sejumlah laporan juga menunjukkan bahwa aset tersebut diduga berada di rumah beberapa oknum tertentu. Ia menyayangkan minimnya dokumentasi terkait proses serah terima aset saat pergantian kepala desa.
BeritaTerkait
“Serah terima dari kepala desa lama ke Penjabat (Pj) kepala desa memang ada. Namun, dari Pj kepala desa ke kepala desa definitif sekarang tidak ada kejelasan. Apa yang diserahkan hanya pernyataan verbal tanpa bukti fisik yang memadai,” ungkap Rahman, Jumat (4/4/ 2025).
Menurut Rahman, salah satu yang menjadi sorotan masyarakat yaitu penggunaan dana desa sebesar Rp200 juta untuk kegiatan usaha simpan pinjam, kolam tambak ikan, dan depot air. Dana tersebut gagal memberikan dampak nyata, hingga sampai saat ini belum ada laporan terkait perlaksanaan maupun dampak usaha tersebut.
“Kami melihat dana ini tidak pernah dikelola untuk keuntungan masyarakat. Justru kami menduga dana tersebut digunakan untuk keuntungan pribadi pengurus lama. Tidak ada laporan keuntungan atau kerugian yang bisa kami verifikasi,” tegas Rahman.
Tak hanya itu, ia juga menyatakan bahwa BUMDes Suka Makmur saat ini terjebak tanpa pengurus aktif. Ketidakjelasan terhadap aset dan dana membuat masyarakat enggan untuk terlibat dan melanjutkan pengelolaannya.
“BUMDes mati suri karena tidak ada warga yang bersedia mengambil tanggung jawab. Masalah ini perlu diselesaikan terlebih dahulu agar pengurus baru bersedia bekerja tanpa bayang-bayang kekacauan sebelumnya,” ujar Rahman.
Ia pun meminta perhatian dari penegak hukum di Aceh Singkil, Inspektorat, Kejaksaan Negeri, dan Polres. Dirinya berharap penyelidikan menyeluruh dilakukan, sehingga aset desa yang hilang dapat dikembalikan dan pengelolaan BUMDes berjalan lebih transparan serta profesional.
“Masalah ini perlu diusut hingga tuntas. Kami mendesak agar semua pihak terkait memberikan perhatian serius agar manfaat BUMDes kembali dirasakan masyarakat,” pungkas Rahman.
