Jakarta, Tubinnews.com – Pemerintah tampaknya semakin serius dalam memberantas kemiskinan di desa dengan membentuk Koperasi Desa Merah Putih yang digadang-gadang sebagai solusi konkret bagi permasalahan ekonomi pedesaan.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta memangkas praktik ekonomi yang tidak sehat seperti pinjaman online ilegal, tengkulak, dan rentenir.
“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu, yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya,” ujar Budi Arie kepada awak media setelah mengikuti rapat terbatas bersama sejumlah Menteri yang di pimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, (7/3/2025).
Salah satu ancaman terbesar bagi ekonomi desa saat ini adalah praktik pinjaman online ilegal, tengkulak, dan rentenir yang mencekik masyarakat dengan bunga tinggi. Koperasi ini hadir sebagai solusi dengan menawarkan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan.
“Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan,” jelas Budi Arie.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti peran strategis desa dalam menopang ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa, sehingga tanpa intervensi nyata, desa bisa mengalami stagnasi ekonomi seperti yang terjadi di negara maju.
“Di Jepang, 84 persen atau 86 persen tinggal di kota. Desa ditinggalkan, padahal desa ini bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjadi sentra ekonomi. Nah, sebelum terlambat, maka kita memperkuat desa,” ujar Tito.
Dengan kata lain, jika desa tidak diperkuat, maka ketimpangan ekonomi antara kota dan desa akan semakin lebar. Oleh karena itu, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi penggerak utama perekonomian desa serta menciptakan kemandirian finansial bagi masyarakatnya.
Selain itu, Tito menegaskan bahwa koperasi ini akan berfungsi sebagai representasi negara dalam melindungi masyarakat desa dari sistem pinjaman informal yang tidak memiliki mekanisme perlindungan hukum.
“Koperasi ini hadir sebagai mewakili negara. Negara hadir untuk menyelamatkan mereka. Memutus jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang tidak bisa dipertanggungjawab secara hukum,” tegasnya.
Sebagai bagian dari program nasional, pemerintah tidak hanya mencetuskan gagasan, tetapi juga memberikan dukungan finansial konkret bagi koperasi ini. Bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) disebut akan menggelontorkan pinjaman sebesar Rp5 miliar untuk setiap koperasi desa. Dana ini akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga klinik desa.
Lebih lanjut, Tito, menyampaikan bahwa pemerintah juga akan segera melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, serta asosiasi terkait untuk memastikan program ini dapat diimplementasikan dengan baik dan dipahami secara menyeluruh.
“Kita akan dialog dengan teman-teman kepala desa, asosiasi kepala desa, asosiasi perangkat desa, asosiasi badan musyawarah desa supaya mereka betul-betul memahami pemikiran dari Bapak Presiden dan ini kepentingan semua bersama. Pasti menguntungkan desa,” kata Tito.
