MEDAN,TUBINNEWS.COM | Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Kadispora) Sumatera Utara, M Mahfullah Pratama Daulay SSTP, MAP, dengan tegas membantah adanya pemotongan gaji bagi tenaga keamanan (security) di lingkungan Dispora Sumut. Ia menyayangkan pemberitaan yang beredar tanpa konfirmasi terlebih dahulu, yang menurutnya dapat menciptakan opini negatif di masyarakat.
Ipunk sapaan akrabnya menjelaskan bahwa tenaga security di Dispora Sumut bekerja melalui sistem outsourcing, di mana pembayaran gaji dilakukan langsung oleh penyedia jasa dengan sistem payroll atau transfer ke rekening pekerja. “Sangat mustahil kami melakukan pemotongan gaji karena sistem penggajian security sudah ditetapkan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP),” tegasnya saat memberikan klarifikasi di Medan, Sabtu (2/2/2025)
Sebelumnya, di sebuah media sosial di Medan melaporkan adanya keluhan dari seorang security yang mengaku mengalami pemotongan gaji sebesar Rp700 ribu untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sumber anonim dalam berita tersebut mengklaim bahwa gaji mereka tahun 2024 sebesar Rp2.875.000 akan naik menjadi Rp3.765.000 pada 2025, namun hanya menerima Rp3 juta per bulan.
Menanggapi hal tersebut, Ipunk menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan kepada Kasubbag Umum dan para security yang bersangkutan, tetapi mereka mengaku tidak pernah memberikan pernyataan seperti yang diberitakan.
“Seharusnya media yang menerbitkan berita ini menyebutkan identitas security yang mengeluh agar bisa ditindaklanjuti. Jika tidak, ini hanya isapan jempol,” ujar Ipunk.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar media lebih berhati-hati dalam menyajikan informasi yang dapat merugikan pihak lain. Jika berita yang tidak benar tersebut terus berkembang, pihaknya siap menempuh jalur hukum.
Di tengah polemik yang beredar, Ipunk menegaskan bahwa Dispora Sumut saat ini sedang fokus menyelesaikan dua agenda besar. Pertama, menyiapkan konsep pemanfaatan venue pasca Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024, yang melibatkan diskusi intensif dengan pengurus cabang olahraga terkait.
Kedua, menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Desain Olahraga Daerah (DOD) Sumatera Utara, yang diharapkan menjadi regulasi strategis dalam pengembangan olahraga di daerah tersebut.
“Jadi jika berita tidak benar soal pemotongan gaji security ini masih berlanjut, saya pantas curiga ada agenda tersembunyi di baliknya. Jika perlu, kami akan menempuh jalur hukum untuk menindak tegas pihak-pihak yang menyebarkan informasi bohong,” pungkasnya.
Dengan agenda besar yang sedang dikerjakan, Ipunk berharap seluruh pihak dapat bersikap bijak dan tidak menyebarkan berita yang dapat mengganggu fokus pembangunan olahraga di Sumatera Utara.(Red)
