Meulaboh, Tubinnews.com – Pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) XIV Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Meulaboh berlangsung ricuh diduga banyak sejumlah pelanggaran aturan organisasi dan dugaan adanya konflik kepentingan. Jumat (24/1/2025).
Kericuhan bermula ketika hasil Pleno II, yang berisi jumlah delegasi dari masing-masing komisariat, tidak segera diberikan kepada peserta. Data tersebut baru disampaikan setelah forum mulai kacau.
Ketua Komisariat Teknik Universitas Teuku Umar (UTU), Andrean Alfatah, menyebutkan bahwa meski hasil Pleno II akhirnya diberikan, jumlah delegasi tetap tidak transparan, sehingga menimbulkan keraguan terhadap legitimasi forum.
“Di tengah kekisruhan itu, SC tetap memaksakan jalannya forum dengan alasan beberapa komisariat belum menyerahkan database keanggotaan” ungkap Andrean.
Namun, sejumlah peserta menilai langkah ini sebagai pelanggaran aturan organisasi karena forum dianggap cacat hukum.
Andrean menegaskan bahwa tanpa jumlah delegasi yang valid, kuorum tidak dapat dipastikan, sehingga keputusan yang diambil tidak memiliki dasar hukum yang sah.
Situasi semakin memanas ketika muncul dugaan konflik kepentingan dalam SC. Seluruh anggota SC diketahui berasal dari Komisariat STAIN TDM, yang diduga sengaja memaksakan forum agar kandidat dari komisariat mereka terpilih sebagai Ketua Umum HMI Cabang Meulaboh.
Peserta lain menganggap tindakan ini mencederai prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh panitia penyelenggara.
Tak hanya itu, hak-hak beberapa komisariat juga disebut dilanggar. Komisariat FISIP UTU pun mempertanyakan keputusan pembubaran mereka dalam Pleno II, meskipun mereka telah memenuhi syarat keanggotaan berdasarkan database, Basic Training, dan Rapat Anggota Komisariat (RAK).
Selain itu, Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Meulaboh juga tidak diizinkan hadir sebagai delegasi peninjau, padahal menurut Andrean Pasal 14 Ayat 2 Anggaran Rumah Tangga (ART) HMI hasil Kongres ke-XXXII di Pontianak memberikan hak tersebut.
Ketua-ketua komisariat yang hadir pun mendesak SC untuk memberikan transparansi penuh terkait hasil Pleno II, termasuk jumlah delegasi dari setiap komisariat.
Mereka juga meminta Pengurus Besar HMI atau Badko Wilayah Aceh untuk segera mengevaluasi pelaksanaan Konfercab dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melanggar aturan organisasi.
Para peserta mengharapkan agar hasil Konfercab ditinjau ulang untuk memastikan keabsahannya. Mereka juga menyerukan pentingnya menjaga netralitas panitia penyelenggara dan meningkatkan pemahaman seluruh anggota HMI terkait aturan serta etika organisasi, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Dalam pernyataan bersama, para ketua komisariat menegaskan bahwa penyelesaian konflik ini harus tetap mengedepankan semangat persaudaraan dan keterbukaan.
“Hanya dengan menjunjung tinggi aturan organisasi, kita dapat menjaga marwah dan integritas HMI sebagai organisasi perjuangan,” ujar salah satu perwakilan peserta.
