Aceh Barat || TubinNews.com : Dalam rapat gabungan yang diadakan di ruang rapat komisi DPRK Aceh Barat, Senin (20/1/25), berbagai pihak eksekutif, perusahaan, dan DPRK membahas mitigasi potensi masalah terkait aktivitas holing batubara.
Kepala Dinas PUPR Aceh Barat, Dr. Ir. Kurdi, ST, MT, IPM Asean.Eng., Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba memperbolehkan penggunaan jalan umum dengan kondisi tertentu.
Hal ini diperkuat oleh PP Nomor 96 Tahun 2021 yang mengatur lebih detail terkait situasi yang memungkinkan penggunaan jalan umum, meskipun definisi “kondisi tertentu” masih menjadi perdebatan. Dimana didaerah lain, tambang umumnya tumbuh lebih dulu sebelum masyarakat. Namun, di Aceh Barat, masyarakat sudah berkembang lebih dulu sehingga tantangannya berbeda,”
Contohnya daerah seperti Kutai dan Sumatera Selatan yang memiliki regulasi khusus terkait ini. Kita perlu skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha untuk mendukung investasi,” tambahnya ungkapnya.
Tambanya kurdi menyoroti perlunya jalur khusus transportasi batubara dalam beberapa kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya, pihak perusahaan seperti PT AJB dan PT IPE telah sepakat membangun jalur khusus dalam waktu tiga tahun. Dilangkah awal pembangunan jalur khusus sepanjang 4 kilometer telah dimulai, meskipun masih ada dinamika di lapangan yang memerlukan penyesuaian lebih. Selain itu, perusahaan tambang juga diwajibkan mencari jalur yang paling efisien dan efektif untuk menghindari biaya tinggi.
Lanjutnya,pihak perusahaan diwajibkan memberikan jaminan dana sebesar Rp3 miliar per kilometer, ditambah Rp250 juta untuk asuransi. Namun mekanisme polis asuransi dan penanggung jawab masih menjadi tarik-ulur antara pemerintah daerah dan perusahaan. Dimana dibeberapa perusahaan telah menunjukkan komitmen mereka dengan mengaspal jalan tertentu sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
Proses ini merupakan bagian dari kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan dengan masa berlaku perjanjian selama tiga tahun. Pemerintah daerah berkomitmen memfasilitasi regulasi yang lebih jelas agar tantangan ini dapat diatasi secara efektif.
Dimana yang yang menjadi masalah utama yang dihadapi adalah konflik antara tata ruang dan lingkungan,dimana daerah yang dilalui jalur holing sering kali merupakan kawasan pendidikan, sehingga pemerintah daerah harus mencari solusi yang meminimalkan dampak lingkungan dan sosial tutupnya.
