BeritaTerkait
Aceh Besar || TubinNews : Pergantian Sulaimi dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar memanas dengan drama yang memicu perhatian publik dan masyarakat Aceh Besar. Dimana sebelumnya sulaimi menjabat sebagai sekda digantikan Bahrul Jamil Ditunjuk Sebagai Plt sementara, dan Sulaimi menduduki posisi menjadi Staf Ahli Pj Bupati Aceh Besar.
Sumber terpercaya melaporkan ketegangan antara Sulaimi dan Muliadi, sepupu Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, terjadi sesaat setelah pelaksanaan pelantikan Sulaimi sebagai Staf Ahli Bupati.
Dimana insiden itu berlangsung di depan ruang kerja Bupati Aceh Besar. Menurut saksi mata, Sulaimi yang baru saja selesai diambil sumpah jabatan, dihentikan oleh Muliadi yang tampak emosi. Dalam percakapan yang terdengar samar, Muliadi diduga mengancam Sulaimi agar tidak mengusik pekerjaannya di Aceh Besar. Ancaman itu diperkuat dengan gestur intimidasi ketika Muliadi mendekatkan rokok yang dihisapnya ke arah Sulaimi.
Sumber juga menyebutkan bahwa konflik ini mencerminkan gaya kepemimpinan Pj Bupati Aceh Besar dan kroninya yang kerap menggunakan pendekatan intimidatif. Sulaimi disebut menjadi target karena tidak mendukung “Om Bus,” sosok yang diduga dekat dengan Pj Bupati, dalam Pilkada November lalu.
Ketidakpuasan terhadap Sulaimi semakin nyata pasca-Pilkada, ketika ia kerap disisihkan dari acara dan rapat strategis, meski sebagai Sekda perannya seharusnya menjadi krusial dalam pemerintahan. Pergantian Sulaimi dari posisi Sekda, yang resmi diumumkan hari ini, Jumat (17/1), sebenarnya telah menjadi isu sejak Pj Bupati dilantik pada 2022. Namun, realisasinya baru terjadi hampir tiga tahun kemudian.
Pengamat politik lokal menilai bahwa pergantian ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari upaya Pj Bupati memperkuat cengkeramannya di Aceh Besar. “Ada indikasi bahwa ini adalah langkah untuk menyingkirkan pihak-pihak yang dianggap tidak loyal,” ujar seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya.
Peristiwa ini menyoroti dinamika politik lokal yang penuh intrik, memperlihatkan bagaimana konflik kepentingan dan arogansi kekuasaan dapat mengorbankan stabilitas pemerintahan.
Publik kini menunggu respons dari Sulaimi maupun klarifikasi resmi dari Pj Bupati Aceh Besar terkait kontroversi yang mencoreng wajah pemerintahan di daerah tersebut.
